JAKARTA, aiotrade
– Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan membangun sistem ekonomi dan struktur sosial baru bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pascabencana longsor dan banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menjelaskan, lembaganya tidak terlibat pada fase tanggap darurat karena tahap tersebut menjadi kewenangan badan dan kementerian teknis. BP Taskin hadir setelah fase tanggap darurat selesai. "Kami hadirnya nanti pada saat tahap rekonstruksi dan rehabilitasi," ujarnya dalam diskusi dengan media di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Maka dari itu, dalam penanganan pascabencana, BP Taskin akan berfokus membangun sistem ekonomi dan struktur sosial baru agar masyarakat terdampak dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal. "Jadi tugas BP Taskin adalah membuat masyarakat baru, sistem ekonomi yang baru. Jadi memang betul-betul kita ingin membangun konstruksi masyarakat baru pascabencana," kata dia.
Ia menjelaskan, bencana alam kerap menghapus struktur sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Lahan pertanian hilang akibat longsor, batas kepemilikan tanah menjadi tidak jelas, dan rumah warga hancur. Kondisi tersebut membuat warga yang sebelumnya berada di berbagai lapisan ekonomi berpotensi sama-sama jatuh miskin.
"Bayangkan ada satu desa, hilang sawahnya habis, rumahnya habis, tadinya di desa itu ada orang sangat kaya, orang sangat miskin. Begitu ada bencana, semua jadi miskin. Tanahnya hilang. Batas-batasnya sudah tidak jelas," ucapnya.
BP Taskin pun menyiapkan pendekapan pembangunan masyarakat baru di wilayah terdampak bencana. Pendekatan ini mencakup aspek sosiologis, antropologis, dan ekonomi agar masyarakat yang dibangun pascabencana justru lebih adil dibandingkan sebelum bencana terjadi.
Nantinya, persoalan teknis seperti penataan ulang lahan dan kepemilikan tanah akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Pertanian. Sementara BP Taskin berfokus pada desain sistem ekonomi dan sosial masyarakat pascabencana.
Selain itu, akan melakukan identifikasi wilayah terdampak, mulai dari kampung yang masih bisa dihuni kembali hingga wilayah yang benar-benar hilang dan perlu direlokasi. Dalam kondisi tertentu, seperti desa dengan jumlah penduduk yang tersisa sangat sedikit akibat bencana, BP Taskin membuka opsi rekomendasi relokasi dan peningkatan konektivitas wilayah.
"Tugas BP Taskin bukan teknisnya, tapi bagaimana secara sosiologis, antropologis, dan ekonomi adalah masyarakat baru dibangun, tapi lebih adil daripada sebelum mereka terkena bencana, bisa terkoneksi lagi kepada daerah-daerah yang sifatnya infrastruktur fisik," pungkasnya.
Strategi BP Taskin dalam Pascabencana
Berikut beberapa strategi utama yang akan diterapkan oleh BP Taskin dalam proses pascabencana:
-
Pembangunan Sistem Ekonomi Baru
BP Taskin akan fokus pada desain sistem ekonomi yang mampu memberdayakan masyarakat terdampak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang lebih baik daripada sebelum bencana terjadi. -
Pengaturan Struktur Sosial
Masyarakat yang terdampak akan diberikan kesempatan untuk membangun kembali struktur sosial yang lebih adil. Ini termasuk memperbaiki hubungan antar komunitas dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya. -
Koordinasi dengan Kementerian Terkait
Untuk memastikan keberhasilan program, BP Taskin akan bekerja sama dengan kementerian yang memiliki kewenangan teknis, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Pertanian. Koordinasi ini akan memastikan bahwa masalah teknis seperti pengelolaan lahan dan kepemilikan tanah dapat diselesaikan secara efektif. -
Identifikasi Wilayah Terdampak
BP Taskin akan melakukan identifikasi wilayah yang terkena dampak bencana. Proses ini mencakup evaluasi kampung-kampung yang masih layak huni dan wilayah yang harus direlokasi. -
Rekomendasi Relokasi dan Konektivitas
Dalam kasus-kasus tertentu, BP Taskin akan merekomendasikan relokasi masyarakat jika jumlah penduduk yang tersisa sangat sedikit. Selain itu, upaya peningkatan konektivitas wilayah juga akan dilakukan agar masyarakat dapat terhubung dengan daerah-daerah lain yang memiliki infrastruktur lebih baik.
Tantangan dalam Proses Pascabencana
Meski strategi telah dirancang, BP Taskin menghadapi beberapa tantangan dalam proses pascabencana. Salah satunya adalah ketidakpastian kondisi wilayah yang terdampak. Beberapa wilayah mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dipulihkan, sementara yang lain mungkin tidak layak huni lagi.
Selain itu, perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemulihan. BP Taskin berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam membangun sistem ekonomi dan sosial yang lebih baik. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan proses pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Kesimpulan
BP Taskin memiliki peran penting dalam membangun masyarakat baru pasca-bencana. Dengan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik dengan kementerian terkait, diharapkan masyarakat terdampak dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal. Lebih dari itu, masyarakat yang dibangun akan lebih adil dan lebih berkualitas dibandingkan sebelum bencana terjadi.
