aiotrade.app
– Pendidikan anak usia dini (PAUD) bukan sekadar langkah awal menuju sekolah dasar (SD). Lebih dari itu, PAUD adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota ECED Council Indonesia sekaligus peneliti di Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama. Menurutnya, PAUD memiliki peran besar dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Pendidikan anak usia dini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka kerja pengembangan anak usia dini holistik-integratif,” ujar Riza dalam keterangan resminya, Jumat (10/10/2025). “Artinya, PAUD bukan hanya tentang belajar membaca atau berhitung, tapi tentang pemenuhan kebutuhan esensial anak, mulai dari gizi, kesehatan, pendidikan, hingga pengasuhan dan perlindungan,” lanjutnya.
Riza menegaskan, lima tahun pertama kehidupan anak merupakan periode emas dalam pembentukan kemampuan kognitif dan karakter. Riset ilmu saraf menunjukkan bahwa perkembangan volume otak mencapai 90 persen pada usia 0–5 tahun. Inilah masa di mana anak mampu menyerap berbagai stimulasi, yang nantinya menentukan kemampuan belajar dan bersosialisasi.
Temuan itu sejalan dengan pandangan peraih Nobel Ekonomi, James Heckman, yang menyebut investasi di usia dini menghasilkan keuntungan sosial-ekonomi paling tinggi. “Heckman menghitung return on investment dari program pendidikan anak usia dini berkualitas bisa mencapai 13 persen per anak per tahun,” kata Riza. Ia menyebut, angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan intervensi yang dilakukan di usia sekolah dasar (SD) atau remaja.
Sejalan dengan pandangan Heckman, studi dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2020 menunjukkan bahwa pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang berkualitas memberi banyak manfaat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Manfaat tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan sosial dan emosional, menurunkan risiko putus sekolah, membuka peluang pendidikan dan pekerjaan lebih baik di masa depan, serta memberi kesempatan bagi ibu dan pengasuh untuk lebih aktif bekerja, sehingga membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Ketimpangan akses dan pembiayaan
Meski manfaat PAUD sudah terbukti, Riza mengungkapkan bahwa penyelenggaraannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. “Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi anak usia dini,” tegasnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan angka partisipasi kasar (APK) anak usia 3–6 tahun baru menyentuh 36,03 persen. Artinya, hanya sekitar 36 dari 100 anak yang mengikuti layanan prasekolah.
Namun, angka kesiapan sekolah meningkat menjadi 77,47 persen, yang menandakan sebagian besar siswa kelas 1 SD sudah memiliki pengalaman PAUD. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa akses PAUD masih terbatas, tetapi kesadaran orangtua terhadap pentingnya PAUD sebagai persiapan masuk SD mulai meningkat.
Meskipun demikian, penyelenggaraan PAUD di Indonesia tidak terlepas dari sejumlah tantangan, sebagai berikut:
-
Biaya masih menjadi penghalang utama dan menciptakan ketimpangan akses
Data BPS 2024 menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan keluarga, semakin besar pula peluang anak usia dini mengikuti prasekolah. Sementara itu, partisipasi anak dari keluarga miskin hanya 26,16 persen, keluarga menengah 28,03 persen, dan keluarga kaya mencapai 32,57 persen. Hal itu menunjukkan bahwa akses PAUD di Indonesia masih dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga, sehingga anak dari keluarga kurang mampu jauh lebih berisiko tertinggal dibandingkan dengan anak dari keluarga yang lebih mampu. Dengan kata lain, biaya menjadi faktor penentu kesenjangan, bukan hanya soal ketersediaan layanan. -
Aspek pembiayaan penyelenggara layanan
Anggaran PAUD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD masih terbilang rendah. Sesuai mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, anggaran pendidikan nasional adalah 20 persen dari total belanja negara. Secara nominal, angka ini terus naik seiring dengan meningkatnya tren belanja negara. Namun, hal tersebut tidak serta merta meningkatkan anggaran untuk penyelenggaraan PAUD. Meski secara nominal mengalami peningkatan, porsi anggaran BOP PAUD terhadap total anggaran pendidikan terus mengalami tren perlambatan. Pada APBN 2025, porsi BOP PAUD sebesar 0,56 persen, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 0,7 persen. Penurunan anggaran ini menjadi tantangan, mengingat mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 salah satunya adalah wajib belajar satu tahun sebelum pendidikan dasar. -
Ketimpangan kualitas serta sarana dan prasarana PAUD masih lebar
Statistik PAUD 2023/2024 membuktikan mayoritas lembaga PAUD adalah swasta (190.832), jauh lebih banyak dibanding negeri (6.162). Dari segi mutu, PAUD swasta terakreditasi A berjumlah 9.339 satuan, sedangkan PAUD negeri hanya 649 satuan. Akses terhadap listrik dan internet juga lebih banyak dimiliki PAUD swasta dibandingkan negeri. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan PAUD masih menjadi tantang besar. Di satu sisi, dominasi PAUD swasta menunjukkan tingginya inisiatif masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah etika akses karena bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. PAUD negeri yang seharusnya menjadi penyangga akses bagi kelompok miskin justru jumlahnya sangat terbatas dan tertinggal dalam kualitas serta sarana. Tanpa intervensi kebijakan serius, ketimpangan ini berisiko memperdalam jurang kesenjangan mutu layanan PAUD di Indonesia. -
Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD masih jauh dari standar
Data Statistik PAUD 2023/2024 menunjukkan bahwa 47,97 persen atau hampir separuh guru berpendidikan di bawah Strata 1 (S1), sementara yang sudah S1 ke atas sebanyak 52,03 persen. Dari jumlah guru atau pendidik yang sudah S1, 94,25 persen di antaranya belum tersertifikasi. Kondisi ini menegaskan tantangan besar dalam peningkatan SDM PAUD. Padahal, layanan PAUD membutuhkan pendidik yang kompeten, kreatif, dan terampil untuk memberikan stimulasi pendidikan sesuai tahap perkembangan anak. Rendahnya kualifikasi dan sertifikasi pendidik berimplikasi langsung pada mutu pembelajaran, yang sering kali belum menyenangkan, bermakna, dan menyeluruh.
Langkah konkret untuk pemerataan PAUD
Riza menilai, tata kelola PAUD di Indonesia harus diarahkan pada tiga hal utama, yaitu pemerataan akses, peningkatan mutu, dan penguatan kapasitas pendidik. Pertama, narasi perencanaan pembangunan yang tercantum dalam RPJPN maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tentang wajib belajar 13 tahun, seharusnya diwujudkan melalui langkah nyata dengan memperbanyak alokasi pembiayaan PAUD agar lebih proporsional. Berbagai peluang perlu dikembangkan, seperti skema subsidi silang, integrasi dengan dana desa, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Peluang ini dapat menjadi strategi untuk memastikan anak dari keluarga miskin dapat mengakses layanan PAUD.
Kedua, pemerataan layanan harus diperkuat dengan memperbanyak PAUD negeri sebagai penyangga akses bagi kelompok rentan, serta memastikan ketersediaan sarana-prasarana dasar, seperti listrik, internet, dan ruang belajar yang layak. Akreditasi dan sistem monitoring juga perlu diperkuat agar mutu layanan tidak hanya terpusat di perkotaan.
Ketiga, peningkatan kapasitas pendidik PAUD harus menjadi agenda mendesak. Program sertifikasi perlu diperluas dengan pendekatan bertahap dan berkelanjutan, didukung dengan sistem pengembangan kapasitas yang dapat menyasar semua pendidik. Tujuannya agar pendidik mampu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan menyeluruh sesuai tahapan tumbuh kembang anak.
Investasi yang menghasilkan dampak jangka panjang
Pada akhirnya, Riza menegaskan bahwa PAUD harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan beban anggaran. Kualitas layanan tidak bisa ditawar, sementara peningkatan anggaran, pemerataan akses, dan penguatan guru adalah kunci. “Untuk memperoleh hasil terbaik, Indonesia harus berkomitmen menjadikan PAUD sebagai investasi utama dalam pembangunan SDM,” tegas Riza. Menutup keterangannya, Riza menekankan bahwa PAUD yang bermutu akan melahirkan generasi emas Indonesia, anak-anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter. “Pertanyaannya sekarang, beranikah kita berinvestasi untuk hasil yang baru akan terlihat dua atau tiga dekade mendatang?” ucapnya.
