Pengembangan MLFF Tidak Gunakan APBN
PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan bahwa pengembangan Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh anggaran dan pendanaan berasal dari Hongaria. Direktur Utama RITS, Attila Keszeg, menyampaikan hal ini dalam acara Hunindotech 6.0 di Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Attila menjelaskan bahwa kebutuhan pengembangan MLFF mencapai lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. "Artinya, seluruh risiko dan seluruh pendanaan berasal dari investasi langsung. Dan ini investasi 300 juta dolar Amerika Serikat langsung untuk Indonesia," ujarnya.
Apa Itu MLFF?
MLFF adalah sistem transaksi jalan tol nirsentuh non-tunai tanpa setop. Sistem ini merupakan inovasi terbaru dalam penggunaan jalan tol, setelah sebelumnya berubah dari sistem tunai menjadi non-tunai atau kartu uang elektronik.
Teknologi berbasis global navigation satellite system (GNSS) ini digadang-gadang bisa mengurai antrean kendaraan di gerbang tol dan mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan. Meski telah diuji coba pada Desember 2023 di Jalan Tol Bali Mandara, uji coba tersebut tidak berjalan mulus dan penerapan MLFF terus mundur dari target awal.
RITS Siap Implementasikan MLFF
RITS menyatakan bahwa MLFF siap diimplementasikan. "Akhirnya, saya ingin meyakinkan bahwa kami siap untuk menerapkan teknologi MLFF," kata Attila.
Attila menjelaskan bahwa ada 4.000 kamera serta ratusan kabinet yang tersedia untuk penerapan MLFF. Kesiapan kamera itu ditunjukkan melalui panggilan video zoom dengan tim RITS di lapangan. Kabinet tersebut terkoneksi dengan control room atau ruangan yang berisi layar tayangan langsung kondisi jalan tol.
Selain itu, Attila menunjukkan kesiapan 40 unit mobil Cepat Tanpa Setop (Cantas) yang bakal digunakan untuk patroli pengguna jalan tol. RITS juga telah melakukan 1.900 kali uji coba teknologi MLFF di Jalan Tol Bali Mandara.
Jaga Hubungan Bilateral
Attila menegaskan bahwa RITS telah siap mengimplementasikan MLFF sejak tahun 2023. Namun, Pemerintah Indonesia masih meminta sejumlah perbaikan terhadap sistem. "Kami juga telah menyelesaikan permintaan tersebut dan sejak akhir 2023, kami siap," tegasnya.
Meskipun demikian, kelanjutan MLFF sempat dipertanyakan karena terus mundur dari target yang telah dibuat. Namun, Attila mengatakan bahwa proyek ini merupakan hubungan yang sangat panjang antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hongaria, sehingga pihaknya menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap Indonesia.
"Saya berdiri di sini atas nama investor Hongaria, yaitu Pemerintah Hongaria, bahwa kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberikan nilai tambah dan kolaborasi yang erat antara Hongaria dan Indonesia," katanya.
Apalagi, MLFF masih menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga saat ini. "Mereka (Pemerintah Indonesia) sebelumnya tidak hadir, tetapi sekarang mereka hadir dan kami memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia, BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), dan PU (Kementerian Pekerjaan Umum), bahwa kita akan menemukan solusi yang dapat diterima bersama," ujarnya.
Pemerintah Butuh Waktu
Pemerintah mengatakan bahwa penerapan MLFF membutuhkan waktu. "Ini butuh waktu," kata Anggota BPJT Sony S. Wibowo pada kesempatan yang sama.
Pasalnya, penerapan MLFF tidak sederhana karena melibatkan banyak pihak dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pelaku utama. MLFF juga membutuhkan sejumlah penyesuaian, salah satunya terkait penegakan hukum oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Saat ini, Korlantas belum memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pengguna jalan tol yang tidak melakukan pembayaran. "Ini adalah isu yang menarik yang harus kita sesuaikan dan kita satukan, misalnya dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik," ujarnya.
Selain itu, yang juga menjadi persoalan adalah sistem pengumpulan pembayaran pengguna jalan tol yang akan berubah dari yang terjadi saat ini. Nantinya, transaksi pengguna jalan tol akan dikelola terpusat oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), sebelum disalurkan kepada BUJT terkait.
Adapun RITS selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF telah mengusulkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dan Digital Wahana Internasional (DWI) untuk menjadi PJP.
Meskipun demikian, Kepala BPJT Wilan Oktavian menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melaksanakan MLFF karena sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan menjadi PSN. "Kalau amanahnya kan harus bersedia, tapi bagaimana mekanismenya itu yang mungkin perlu disusul," kata Wilan.
Ia juga memberikan sinyal bahwa jalan tol di Jabodetabek berpotensi menjajal teknologi ini. Sebelumnya, uji coba MLFF dilaksanakan di Jalan Tol Bali Mandara. "Tadi sih saya diskusi mungkin pinginnya yang lebih kompleks, lebih challenging. Misalnya dekat-dekat sini lah bisa di Jabodetabek bisa di Trans-Jawa yang kompleksitasnya lebih tinggi ya," ujar Wilan.
