.jpg)
Penyidik Polda Papua Barat Daya Dituduh Tebang Pilih dalam Kasus BBM Ilegal
Pihak penasihat hukum Deisy Budi Kasih, Jatir Yuda Marau, menuding penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua Barat Daya melakukan tebang pilih dalam menangani kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Kota Sorong. Tudingan ini muncul setelah kepolisian menangkap seorang sopir berinisial A (32) di gudang PT Salawati Motor, kawasan Supraw, pada 8 April 2026.
Yuda mengatakan bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Menurutnya, hanya para sopir truk yang menjadi target utama, sementara pihak lain yang diduga terlibat belum tersentuh.
Ia meminta agar kepolisian turut menindak perusahaan PT Salawati Motor serta oknum bernama Masinton. "Kami mendukung tindakan tegas Polri, namun jangan hanya klien kami yang ditindak sementara pelaku lain di wilayah Sorong dibiarkan berkeliaran," tegas Yuda, Kamis (16/4/2026).
Selain isu tebang pilih, Yuda juga mengungkap fakta mengejutkan dari hasil pemeriksaan kliennya. Deisy mengaku rutin memberikan uang setoran berkisar antara Rp7 juta hingga Rp20 juta per bulan kepada tiga oknum perwira Polri di lingkungan Polresta Sorong Kota, Polres Sorong, dan Polda Papua Barat Daya.
Atas temuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, kuasa hukum meminta Polda Papua Barat Daya segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum anggotanya. Hal ini menunjukkan adanya indikasi korupsi atau praktik suap yang melibatkan aparat kepolisian.
Sementara itu, terkait isu keterlibatan oknum TNI, Yuda menyatakan hingga saat ini belum ditemukan bukti kuat adanya aliran dana atau upaya perlindungan (beking) dari pihak militer. Meski demikian, ia tetap menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan.
Tersangka A sendiri dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 20 huruf C Nomor 1 Tahun 2023. Dalam kasus ini, pihak kepolisian diharapkan dapat lebih objektif dan tidak hanya menargetkan individu tertentu tanpa mengungkap seluruh mekanisme yang terjadi.
Hingga berita ini diterbitkan, Ditkrimsus Polda Papua Barat Daya belum memberikan respons terkait tudingan tersebut. Namun, langkah-langkah yang dilakukan oleh kuasa hukum Deisy Budi Kasih menunjukkan bahwa kasus ini memiliki potensi besar untuk mengungkap skandal korupsi di tingkat pemerintahan dan kepolisian.
Isu Korupsi di Balik Kasus BBM Ilegal
Beberapa poin penting yang muncul dari kasus ini adalah:
- Adanya dugaan keterlibatan oknum perwira polisi dalam penerimaan uang setoran dari pelaku penyelundupan BBM.
- Penyidik yang disebut tebang pilih dalam menangani kasus ini, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak terkait.
- Perlu adanya investigasi mendalam untuk mengungkap seluruh mekanisme dan pelaku yang terlibat.
- Keterlibatan TNI masih dalam tahap pencarian bukti, meskipun ada indikasi adanya perlindungan dari pihak militer.
Langkah yang Harus Diambil
Untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik, beberapa langkah penting harus diambil oleh lembaga terkait:
- Memastikan proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan tidak memihak.
- Melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga terlibat, termasuk perusahaan dan oknum pejabat.
- Meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan tidak ada pengabaian aturan.