Kinerja Serapan APBD Kabupaten Jombang Masih Di Bawah Target
Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang baru mencapai 71,65 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa proyek besar yang belum terlaksana, salah satunya pengadaan lahan untuk Sekolah Rakyat (SR) yang masih dalam proses.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran terserap dengan baik, namun proyek pengadaan tambahan lahan SR menjadi penyebab utama rendahnya realisasi anggaran di instansinya. “Kalau dirata-rata, serapan per triwulan kami selalu di atas 90 persen. Hanya saja, untuk tambahan lahan Sekolah Rakyat memang belum terealisasi pada triwulan ini,” jelas Agung, Rabu (12/11/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menambahkan, saat ini proses apresial harga lahan sedang berjalan. Setelah tahap tersebut rampung, barulah dilakukan penyampaian harga kepada pihak terkait untuk penyelesaian dokumen final. “Sekarang tahapnya sudah penlok dan sedang melengkapi dokumen apresial. Setelah rampung, kita lanjut ke tahap penyampaian harga,” ujarnya.
Agung optimistis, bila tahapan pembebasan lahan selesai tepat waktu, maka serapan APBD Dinsos dapat mencapai target 91 persen hingga akhir Desember mendatang. “Nilai pembebasan lahan SR mencapai Rp11 miliar. Kalau prosesnya tuntas, target 91 persen bisa tercapai di akhir tahun,” tambahnya.
Hingga awal November, Dinsos Jombang mencatat realisasi serapan mencapai 60,70 persen, dengan tambahan pengadaan lahan SR diperkirakan menyumbang peningkatan sekitar 29 persen.
Percepatan Realisasi Program Dilakukan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap optimistis dapat mendongkrak capaian serapan hingga mendekati target 95 persen. Ia mengapresiasi sejumlah perangkat daerah yang mampu menunjukkan kinerja anggaran yang baik.
“Beberapa sektor seperti BPKAD, Kesbangpol, DPPKB PPPA, serta kecamatan Jombang dan Peterongan menunjukkan progres positif. Kami apresiasi karena mereka bisa memaksimalkan waktu dan tahapan kegiatan,” kata Agus, Rabu (5/11/2025).
Meski demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang mencatatkan serapan anggaran terendah, di antaranya Dinas Perkim, PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan Tembelang, dan Dinsos Jombang.
Pemerintah daerah menegaskan akan terus melakukan percepatan realisasi program hingga akhir tahun agar serapan APBD 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Proses Pengadaan Lahan SR Menghambat Capaian Serapan
Proyek pengadaan lahan SR menjadi salah satu faktor utama yang menghambat capaian serapan APBD. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk penlok dan apresial harga lahan. Tahapan-tahapan ini harus diselesaikan secara tepat waktu agar tidak mengganggu rencana pelaksanaan proyek.
Dalam proses apresial harga lahan, pihak terkait harus mengevaluasi nilai pasar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Proses ini membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik antara dinas terkait dan pihak profesional yang terlibat dalam evaluasi.
Setelah apresial harga lahan selesai, langkah berikutnya adalah penyampaian harga kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan dokumen final. Proses ini juga memerlukan kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemilik lahan.
Tantangan dalam Mencapai Target Serapan APBD
Selain proyek pengadaan lahan SR, ada beberapa tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencapai target serapan APBD. Beberapa perangkat daerah masih mengalami keterlambatan dalam melaksanakan program-program yang direncanakan.
Tantangan ini tidak hanya terjadi di Dinsos Jombang, tetapi juga di beberapa dinas dan kecamatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program anggaran.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mempercepat realisasi program hingga akhir tahun. Upaya ini melibatkan koordinasi yang baik antar lembaga dan komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait.
