Kebijakan Penggunaan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Berau
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) telah mempersiapkan arah kebijakan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran mendatang. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan kondisi APBD.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa aturan penggunaan ADK dan DD tahun depan tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini, pemerintah daerah sedang merancang peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaannya. Peraturan tersebut akan mencakup pembagian alokasi ke masing-masing kampung, terutama untuk ADK yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara untuk DD, pembagiannya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Kalau DD itu pusat yang membagi. Sudah ada per kampung berapa, bukan kami yang membagi. Tapi penilaiannya kurang lebih sama, ada beberapa komponen,” ujarnya.
Penyusunan Anggaran Berdasarkan Indikator
Pembagian anggaran kampung dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Tidak hanya melihat jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan, serta komponen lain yang memiliki persentase masing-masing. “Banyak komponennya dan itu ada perhitungannya. Jadi bukan dibagi rata,” katanya.
Secara total, alokasi anggaran kampung tahun depan telah diketahui, namun rinciannya per kampung masih menunggu penetapan resmi. Dibeberkannya, ADK Kabupaten Berau pada tahun depan mengalami penurunan cukup signifikan. Jika tahun ini berada di kisaran Rp 320 miliar, tahun depan turun menjadi sekitar Rp145 miliar. Penurunan ini sejalan dengan kondisi APBD Berau yang juga mengalami penyesuaian.
Bantuan Keuangan Khusus Tetap Dipertahankan
Di sisi lain, bantuan keuangan khusus dipastikan tetap. Bantuan untuk rukun tetangga (RT) masih dialokasikan sebesar Rp 50 juta per RT, bantuan untuk PKK tetap Rp 20 juta, Karang Taruna Rp 5 juta dan organisasi kampung lainnya. Selain itu, dana bagi hasil pajak dialokasikan sebesar Rp 11,25 miliar dan dana bagi hasil retribusi sebesar Rp 1,75 miliar.
Untuk DD, total alokasi tahun depan mencapai Rp 87,679 miliar. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp 101 miliar. Meski begitu, karena DD merupakan transfer dari pusat, DPMK Berau hanya mengikuti ketentuan pembagian yang sudah ditetapkan.
Penyesuaian Program dan Pengurangan Anggaran
Dengan berkurangnya transfer ke kampung, Tenteram mengakui pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dalam pengaturan program. Beberapa kegiatan yang sebelumnya mendapat ruang anggaran cukup besar kemungkinan akan dikurangi. Ia mencontohkan alokasi Rp100 juta untuk kegiatan perayaan hari jadi kampung, olahraga, atau keagamaan yang pada tahun-tahun sebelumnya diberikan, kemungkinan tahun depan hanya bisa dialokasikan sekitar Rp50 juta.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas ke luar daerah juga dipastikan akan ditekan. Menurutnya, jika anggaran terlalu banyak dihabiskan untuk perjalanan, akan semakin menyulitkan kampung dalam menjalankan program pembangunan.
Perubahan Pola Pembinaan Kampung
Penyesuaian juga berdampak pada pola pembinaan kampung yang dilakukan DPMK Berau. Sebagai perangkat daerah yang bertugas melakukan pembinaan, DPMK selama ini banyak melakukan kunjungan langsung ke kampung-kampung. Namun dengan keterbatasan anggaran, strategi pembinaan akan diubah.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memusatkan kegiatan pembinaan di tingkat kecamatan. Aparatur kampung akan dikumpulkan di kecamatan, sehingga biaya perjalanan dapat ditekan. “Kalau dulu kita panggil ke kabupaten, sekarang mungkin kami yang ke kecamatan. Tugas pembinaan tetap jalan, tidak boleh alasan,” tegas Tenteram.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas aparatur kampung tetap akan diberikan, meski volumenya dikurangi. Pendekatan ini dinilai lebih efisien, terutama untuk kampung-kampung yang lokasinya jauh dan membutuhkan biaya besar jika harus datang ke ibu kota kabupaten.
Harapan DPMK Berau
Dengan skema tersebut, DPMK Berau berharap pembinaan tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran.
