Forum Sinergi Ekonomi Biru dan Perlindungan Ekosistem Laut
Forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” kembali mengangkat isu penting terkait penguatan ekonomi biru Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta pada Senin (23/2). Acara ini menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan ekonomi laut yang semakin kompleks.
Peran Masyarakat Pesisir sebagai Aktor Utama
Salah satu fokus utama forum adalah pentingnya peran masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi biru. Para peserta sepakat bahwa masa depan ekonomi laut Indonesia tidak dapat dipisahkan dari partisipasi langsung masyarakat setempat. Hal ini mencakup berbagai kalangan, seperti pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok disabilitas.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Forum ini juga menyoroti perlunya penyelarasan pelaksanaan kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional agar tidak hanya berhenti pada level dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konkret di lapangan.
Praktik Baik di Teluk Jor, NTB
Dalam sesi diskusi, Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, memaparkan contoh praktik baik yang telah diterapkan di Teluk Jor, Nusa Tenggara Barat (NTB). Model tata kelola pesisir yang berbasis masyarakat ini berhasil menjaga kelestarian ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Model kolaboratif pentahelix—yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil—dinilai memiliki potensi besar untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir lain di Indonesia.
“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” ujar Dina Kosasih.
Visi Konservasi sebagai Fondasi Ekonomi Biru
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menekankan bahwa konservasi merupakan fondasi strategis dalam pembangunan ekonomi biru. Ia menyatakan bahwa konservasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai aktor utama. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi.
Integrasi Konsep Ekonomi Biru dalam Rencana Pembangunan Daerah
Perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya mengintegrasikan konsep ekonomi biru ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, manfaat dari ekonomi biru dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi biru tidak hanya sekadar teori, tetapi nyata di lapangan.
Pentingnya GEDSI dalam Tata Kelola Pesisir
Forum ini juga menekankan urgensi pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi biru.
Inisiatif Proyek HATCH dan Rekomendasi Strategis
Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs), yang didukung oleh COAST Facility Indonesia dan didanai oleh Pemerintah Inggris. Hasil pertemuan diharapkan dapat menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir.
Beberapa rekomendasi strategis dirumuskan dalam forum ini, antara lain: * Mendorong harmonisasi antara pengembangan ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem. * Memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan. * Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha sosial mikro. * Memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.
Selain itu, forum juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi dapat berjalan secara nyata dan tidak hanya berhenti pada tataran wacana.
