Peran AKPI dalam Penguatan Pemahaman UU Kepailitan dan PKPU
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) terus berupaya memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di tingkat daerah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU tersebut yang telah berlaku sejak 2004 lalu. Dalam prosesnya, peran lembaga, pemerintah, dan pelaku usaha perlu lebih diperkuat agar regulasi ini dapat diimplementasikan secara maksimal.
Ketua Umum AKPI Dr Jimmy Simanjuntak S.H., MH menekankan bahwa pemahaman para pelaku usaha dan instansi terkait terhadap regulasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Sebagai organisasi profesi yang mengedepankan peran kurator dan pengurus, AKPI memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi para pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat luas.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Mereka perlu diberi edukasi dan pemahaman khusus mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ujarnya. Hal ini menjadi fokus utama AKPI dalam upaya memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Jimmy juga menyampaikan bahwa tingkat kepailitan dan PKPU di Jawa Tengah masih relatif rendah dibandingkan wilayah seperti Jawa Timur maupun DKI Jakarta. Ia berharap pengurus AKPI di Jawa Tengah bisa segera mengimplementasikan rencana kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, AKPI akan menjadi mitra diskusi pemerintah dalam membahas berbagai peraturan yang belum berjalan optimal.
Selain itu, AKPI juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan kampus-kampus dalam memberikan masukan positif dan konstruktif kepada pemerintah terkait revisi undang-undang. Dengan kolaborasi ini, diharapkan regulasi dapat disempurnakan sehingga lebih efektif dalam melindungi kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat.
Program Peningkatan Kompetensi Anggota
Dalam rangka penguatan kelembagaan, AKPI juga berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi anggotanya melalui berbagai kegiatan pendidikan lanjutan, seminar, dan forum diskusi rutin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota AKPI memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas sebagai kurator dan pengurus.
Jimmy merencanakan untuk menggelar pendidikan kurator di Jawa Tengah. Saat ini, pendidikan kurator hanya tersedia di Jakarta dan Surabaya. Ia berharap dalam satu atau dua tahun mendatang, program ini dapat diperluas ke Jawa Tengah.
Pelantikan Pengurus AKPI Wilayah Jawa Tengah-DIY dan Jawa Barat
Pada acara pelantikan pengurus AKPI Jawa Tengah-DIY dan Jawa Barat di Hotel Tentrem Semarang pada Kamis 23 Oktober 2025 lalu, Dr Natasha R MH ditunjuk sebagai Ketua Pengurus AKPI Wilayah Jawa Tengah-DIY. Sementara itu, Dulianan Lumbanraja SH MKn terpilih memimpin Pengurus AKPI Wilayah Jawa Barat untuk periode 2025-2028.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal AKPI Dr Resha Agriansyah MH dan Ketua Harian AKPI Daniel Alfredo MH. Acara ini menjadi momen penting dalam memperkuat struktur dan keberlanjutan AKPI di tingkat daerah.
