Penjelasan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan Mengenai Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan
Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan memberikan penjelasan lengkap mengenai kebijakan pelepasan 1,6 juta hektare kawasan hutan yang menjadi sorotan publik. Menurutnya, kebijakan tersebut bukanlah pemberian izin baru untuk deforestasi, melainkan upaya penataan ruang demi menjamin kepastian hukum.
Zulhas menjelaskan bahwa sebelum Indonesia merdeka, wilayah-wilayah di Nusantara merupakan Kesultanan atau negara-bangsa yang mengakui hak ulayat atau hak adat. Setelah Kesultanan bergabung ke dalam NKRI, secara hukum tanah menjadi milik negara. Ia menyampaikan hal ini dalam BIG Conference 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pelepasan Hutan Dilakukan untuk Akui Keberadaan Desa Hingga Kota Baru
Zulhas menuturkan bahwa sejak zaman Belanda, di kawasan tersebut sudah berdiri berbagai kampung, desa, dan masyarakat adat. Ditambah lagi dengan adanya pemekaran wilayah yang membentuk kabupaten, kota, pasar, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan kecamatan. Seluruh pembangunan dan penataan wilayah tersebut membutuhkan Rencana Tata Ruang (RTR). Pelepasan sebagian kawasan hutan itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan RTR.
"Itu namanya tatar uang. Rencana Tata Ruang agar ada kepastian hukum bagi masyarakat atas permintaan tokoh masyarakat, tokoh adat, bupati, gubernur, masyarakat luas," ujarnya.
Tegaskan 1,6 Juta Hektare Bukan Pemberian Izin Baru
Mantan Menhut itu menegaskan proses pelepasan 1,6 juta hektare kawasan hutan tersebut dilakukan setelah dilihat tidak ada izin baru yang diterbitkan. Angka luasan tersebut murni digunakan untuk memberikan kepastian ruang bagi masyarakat. Dia memberikan contoh Kota Palangkaraya yang secara administrasi berada di kawasan hutan. Menurutnya, wilayah-wilayah yang sudah menjadi kota harus memiliki kepastian status hukum yang jelas.
"Dilihat tidak ada izin baru. Itulah yang 1,6 juta (hektare) untuk kepastian ruang. Seperti Palangka Raya itu pak, itu kawasan hutan itu, kota itu pak. Jadi harus ada kepastian, tapi tidak ada izin baru sama sekali," kata Zulhas.
Pelepasan Kawasan Hutan Jadi Polemik Menyusul Bencana Sumatra
Polemik pelepasan kawasan hutan seluas 1,64 juta hektare di Riau oleh Menteri Kehutanan 2009-2014, Zulkifli Hasan kembali memanas di tengah bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Isu itu mencuat setelah beredarnya sebuah video di TikTok yang menarasikan bahwa Zulhas disebut mengizinkan jutaan hektare hutan dibabat untuk lahan sawit. Video tersebut diunggah akun @info_nusantara45, dengan narasi: “Zulkifli Hasan mengizinkan 1,64 juta hektare hutan dibabat untuk menjadi lahan sawit.”
Beberapa artikel terkait juga muncul, seperti CEK FAKTA: Zulhas Izinkan 1,64 juta Hektare Hutan untuk Konsesi Sawit? dan Menhut Cabut 20 Izin Pemanfaatan Hutan Termasuk di Aceh dan Sumatra. Selain itu, Legislator PDIP juga meminta Menhut membuka data tambang ilegal di hutan.
Penjelasan Lebih Lanjut dari Zulhas
Zulhas menjelaskan bahwa kebijakan pelepasan kawasan hutan bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan wilayah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan pemekaran wilayah, perlu adanya penataan ruang yang jelas. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.
Ia menegaskan bahwa semua pelepasan kawasan hutan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak ada izin baru yang diberikan. Tujuannya adalah untuk menjamin kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di area tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyeimbangkan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan. Zulhas menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
