Pemerintah dan Bank Bersinergi dalam Menyediakan Hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama 41 bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Tapera menggelar akad kredit massal kepada 26.000 debitur di seluruh Indonesia. Acara ini berlangsung di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyelesaikan backlog rumah yang saat ini mencapai 9,9 juta unit.
Menteri PKP Maruara Sirait menyampaikan apresiasi terhadap perbankan yang aktif dalam menyalurkan kredit bagi masyarakat menengah bawah. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya kuota FLPP rata-rata mencapai 220.000 unit per tahun. Namun, dalam waktu kurang dari satu tahun, kuota tersebut telah meningkat menjadi 350.000 unit. Hal ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan delapan kebijakan yang membantu perbankan dalam melayani pembeli rumah subsidi. Salah satunya adalah dukungan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga diperpanjang.
Keterlibatan 41 Bank Penyalur FLPP
Akad kredit massal melibatkan 41 bank penyalur FLPP, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang menjadi mitra utama dengan pangsa pasar KPR Subsidi sebesar 80% secara nasional. Sebanyak 200 debitur hadir langsung di lokasi acara, sedangkan 25.800 debitur lainnya melakukan akad secara serentak di 100 titik di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa BTN terus berupaya proaktif dalam menyalurkan KPR Subsidi, terutama setelah penambahan kuota FLPP sebanyak 220.000 unit untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun ini. Ia menjelaskan bahwa BTN mengakadkan 220.000 unit KPR FLPP pada tahun ini. Jika dibagi dengan hari kerja, setiap hari BTN mampu mengakadkan sekitar 1.000 rumah.
Segmen MBR yang Terus Dilayani
Sebanyak 26.000 penerima manfaat KPR Subsidi FLPP pada akad massal 29 September 2025 berasal dari 17 kategori profesi MBR, seperti asisten rumah tangga (ART), petani, ojek, tukang becak, pedagang, buruh, tukang cukur, tukang tambal ban, tukang angkringan, wartawan, guru, perawat, bidan, anggota TNI dan Polri, tuna netra, dan lain-lain.
Nixon menjelaskan bahwa para MBR yang mayoritas berasal dari sektor profesi informal merupakan segmen masyarakat yang terus dilayani secara konsisten oleh BTN. Saat ini, proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10% dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Di masa depan, porsi ini akan terus meningkat.
Capaian BTN Hingga Semester I-2025
Hingga semester pertama tahun 2025, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp182,17 triliun, naik 6,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam pelayanan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan lembaga keuangan, program FLPP terus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terutama bagi kalangan yang kurang mampu. Ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!