Pemerintah dan Bank Berupaya Memenuhi Kebutuhan Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama 41 bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Tapera menggelar akad kredit massal untuk 26.000 debitur di berbagai wilayah Indonesia. Acara ini digelar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah backlog rumah yang mencapai 9,9 juta unit.
Acara akad kredit massal yang berlangsung di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri PKP Maruara Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi aktif kalangan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat menengah bawah.
Menurutnya, kuota FLPP pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata sebesar 220.000 unit per tahun. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, kuota tersebut telah meningkat menjadi 350.000 unit. Ia mengucapkan terima kasih kepada bank-bank penyalur yang telah mendukung program ini.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan delapan kebijakan yang membantu perbankan dalam memberikan layanan lebih baik kepada pembeli rumah subsidi. Beberapa di antaranya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk MBR serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Partisipasi Bank dalam Akad Massal
Akad kredit massal melibatkan 41 bank penyalur FLPP, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang merupakan mitra utama dengan pangsa pasar KPR Subsidi sebesar 80% secara nasional. Sebanyak 200 debitur hadir langsung di lokasi acara, sementara 25.800 debitur lainnya melakukan akad secara serentak di 100 titik di 33 provinsi seluruh Indonesia.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa BTN terus berupaya proaktif dalam menyalurkan KPR Subsidi, terutama setelah adanya peningkatan kuota FLPP sebanyak 220.000 unit untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun ini.
“BTN mengakadkan 220.000 unit KPR FLPP pada tahun ini. Jika dibagi dengan hari kerja, setiap hari kita bisa mengakadkan sekitar 1.000 rumah, sehingga BTN menjalankan mesin terbesar di Indonesia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya.
Segmen Masyarakat yang Dilayani
Sebanyak 26.000 penerima manfaat KPR Subsidi FLPP pada akad massal 29 September 2025 berasal dari 17 kategori profesi MBR. Di antaranya adalah asisten rumah tangga (ART), petani, ojek, tukang becak, pedagang, buruh, tukang cukur, tukang tambal ban, tukang angkringan, wartawan, guru, perawat, bidan, anggota TNI dan Polri, tuna netra, serta lain-lain.
Nixon menjelaskan bahwa para MBR yang mayoritas berasal dari sektor profesi informal tersebut merupakan segmen masyarakat yang terus dilayani secara konsisten oleh BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam penyaluran KPR Subsidi.
“Saat ini proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10% dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Ke depan, porsi ini akan terus meningkat,” ujarnya.
Capaian BTN dalam Penyaluran KPR Subsidi
Hingga semester I-2025, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp182,17 triliun, naik 6,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan komitmen BTN dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan berbagai inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan, pemerintah dan lembaga keuangan terus berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!