Penelitian Mengungkap Ketimpangan Akibat Perubahan Tata Guna Lahan di Sumatra
Penelitian yang berjudul ‘Warned by Nature’ yang dirilis oleh Landscape Advisory menunjukkan bahwa bencana banjir di Sumatra tidak hanya menjadi masalah hidrometeorologi, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural tentang siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang menanggung kerugian dari perubahan tata guna lahan.
Agus P. Sari, CEO Landscape Advisory, dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa hujan adalah fenomena alam, namun skala kehancuran yang terjadi bersifat politis. Ia menjelaskan bahwa kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mengalami perubahan besar dalam dua dekade terakhir, dari hutan alami menjadi lanskap konsesi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Aktivitas seperti pembalakan, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, pembangunan pembangkit listrik tenaga air, serta infrastruktur besar telah mengubah daerah tangkapan air yang sebelumnya berhutan lebat. Berbagai studi di Sumatra menunjukkan bahwa kehilangan hutan didorong oleh ekspansi pertanian untuk kelapa sawit dan pulp, ekstraksi kayu, serta pembangunan jalan guna memasok pasar komoditas global.
Dampak pada Masyarakat
Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak nyata dari perubahan ini. Di Aceh, banjir lebih sering terjadi di wilayah dengan tutupan pohon rendah, proporsi perkebunan sawit tinggi, dan curah hujan intens. Kelompok termiskin tercatat sebagai pihak yang paling terdampak.
Data yang dikumpulkan Landscape Advisory menunjukkan bahwa sejak 2001 Sumatra telah kehilangan sedikitnya 4,4 juta hektare hutan. Sekitar 1,4 juta hektare deforestasi terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat antara 2016–2025. Sebagian besar berkaitan dengan pertambangan, pembalakan, dan ekspansi perkebunan, baik legal maupun ilegal.
Ketika hujan ekstrem dan siklon datang, lereng-lereng yang telah dibuka untuk kepentingan ekonomi tidak lagi mampu menahan tanah dan air. Agus menyebutkan bahwa ketika siklon datang, lereng-lereng yang telah dikupas demi keuntungan ekonomi itu pun runtuh begitu saja.
Keuntungan yang Dinikmati Korporasi dan Pasar Global
Pihak yang paling diuntungkan dari perubahan ini adalah konglomerat berbasis lahan beserta para pemodalnya. Perusahaan kelapa sawit, pulp dan kertas, pertambangan, serta energi memperoleh konsesi jangka panjang atas kawasan hutan negara dan tanah adat dengan biaya relatif murah.
Perusahaan-perusahaan ini mengamankan konsesi jangka panjang atas kawasan hutan negara dan tanah adat dengan sewa yang rendah, lalu menikmati seluruh keuntungan ekonominya. Pasar nasional dan global juga turut menikmati hasilnya. Komoditas dari Sumatra mengalir ke industri di Jawa serta pasar ekspor di Eropa, Tiongkok, dan India. Namun, nilai ekologis hutan yang hilang hampir tidak pernah dihitung.
Nilai ekologis hutan Aceh yang masih utuh, termasuk fungsi pengaturan air untuk irigasi dan perkebunan diperkirakan mencapai sekitar US$ 206 juta (Rp 3,45 triliun) per tahun, namun nilai ini jarang diperhitungkan dalam keputusan tata guna lahan.
Beban yang Ditanggung Warga dan Anggaran Publik
Sebaliknya, biaya terbesar ditanggung masyarakat perdesaan di dataran banjir dan sepanjang bantaran sungai. Rumah, sawah, dan kebun warga hanyut oleh banjir bandang dan kayu-kayu dari wilayah hulu. Warga desa kehilangan rumah, sawah, dan kebun mereka akibat ‘tsunami kayu’ gelondongan kayu yang mereka sendiri tidak pernah tebang.
Ironisnya, kelompok yang paling jauh dari ekonomi komoditas justru paling terpapar risikonya. Mereka yang paling tidak terhubung dengan ekonomi komoditas secara paradoks adalah pihak yang paling terekspos terhadap risiko yang diciptakannya.
Negara pun menanggung beban besar. Belanja publik terkait bencana di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan juta dolar AS per tahun, dengan kerugian akibat banjir pada tahun-tahun tertentu mencapai miliaran dolar. Respons darurat, bantuan sosial, serta rekonstruksi jalan, jembatan, dan jaringan listrik dibiayai oleh pembayar pajak di seluruh Indonesia, bukan oleh neraca keuangan pihak-pihak yang diuntungkan dari pembukaan hutan di perbukitan.
