JAKARTA, aiotrade
Pemanggilan terhadap tiga tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) kembali dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tiga nama yang dijadwalkan dipanggil adalah Roy Suryo CS, yaitu Rismon Sianipar dan Tifauziah Tyassuma. Pemanggilan ini direncanakan akan berlangsung beberapa hari mendatang, tepatnya pada hari Kamis (13/11/2025).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengonfirmasi rencana pemanggilan tersebut. Ia menyampaikan bahwa ketiga tersangka tersebut akan diundang untuk diperiksa oleh penyidik. “Sementara tiga tersangka itu yang dijadwalkan (pemanggilan) pada Kamis (13/11),” ujarnya dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (10/11/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Namun, meskipun telah dijadwalkan, pihak penyidik belum bisa memastikan apakah ketiganya akan hadir atau tidak. Budi hanya membenarkan bahwa pemanggilan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis mendatang. “Besok saya pastikan lagi ke penyidik,” katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada delapan tersangka dalam kasus ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menyampaikan harapan agar para tersangka dapat memenuhi panggilan tersebut. Tujuannya adalah agar hak para tersangka sebagai warga negara dapat digunakan untuk menyampaikan klarifikasi mereka dalam bentuk berita acara.
“Kami berharap mudah-mudahan dari para tersangka bisa memenuhi panggilan, sehingga hak yang bersangkutan sebagai warga negara untuk menyampaikan klarifikasinya dalam bentuk berita acara itu dipenuhi juga oleh yang bersangkutan,” ujar Iman saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Dalam kasus ini, polisi menetapkan sebanyak delapan orang sebagai tersangka. Mereka dibagi menjadi dua klaster berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan. Klaster pertama terdiri dari ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Sedangkan klaster kedua mencakup RS, RHS, dan TT.
Iman menjelaskan alasan pembagian tersangka ke dalam dua klaster. Penetapan ini didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan. Setiap tersangka memiliki perbuatan hukum yang berbeda, sehingga penentuan klaster dilakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing tersangka.
“Dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh penyidik dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka,” jelas Iman.
Pemanggilan terhadap tersangka dalam kasus ini dilakukan secara bertahap. Meski sudah ada rencana pemanggilan, pihak penyidik masih menunggu respons dari para tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum tetap berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
Selain itu, kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap dokumen-dokumen resmi, termasuk ijazah. Tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, kasus ini juga bisa memengaruhi citra institusi dan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi negara.
Proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka akan terus berlangsung. Dengan adanya pembagian klaster, penyidik diharapkan dapat lebih efektif dalam menangani setiap aspek dari kasus ini. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
