Kondisi Ekonomi di Timur Tengah yang Terancam Akibat Konflik Iran dan AS
Ketua Komite Bilateral Saudi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mohamad Bawazeer, mengungkapkan bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang didukung oleh Israel sangat mengganggu aktivitas ekonomi di kawasan Timur Tengah, terutama di wilayah Teluk. Menurutnya, jika daerah tersebut aman dari ancaman serangan, maka perdagangan akan berjalan lebih lancar.
Bawazeer menyampaikan hal ini dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (4/4/2026). Ia menjelaskan bahwa dampak konflik ini telah merusak perekonomian di kawasan tersebut, termasuk meningkatnya biaya pengiriman barang melalui laut. Harga atau tarif dasar pengiriman barang internasional melalui laut naik hingga tiga kali lipat. Selain itu, beberapa perusahaan pelayaran enggan memberikan nomor booking karena takut akan risiko perang, sehingga mereka memilih sikap wait and see. Beberapa perusahaan juga menghindari Laut Merah melalui Bab el-Mandeb dan beralih ke rute melalui Afrika.
Akibatnya, waktu pengiriman (delivery time) bisa mencapai dua bulan, padahal biasanya hanya butuh 1520 hari untuk tiba di Pelabuhan Dammam dan Jeddah. Selain itu, ribuan kontainer tertahan di Pelabuhan Jabal Ali karena tidak dapat keluar melalui Selat Hormuz. Hanya beberapa pelayaran yang bisa keluar atau masuk dengan izin otoritas setempat.
Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas bisnis di Arab Saudi, baik untuk produk jadi maupun bahan baku. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang.
Sebuah kapal terlihat berlabuh di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab, 1 Maret 2026. Menyusul operasi militer gabungan Israel-AS yang menargetkan beberapa lokasi di Iran pada dini hari tanggal 28 Februari 2026 dan serangan balasan Iran di seluruh wilayah tersebut, banyak kapal berlabuh karena Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, tempat ratusan kapal pengangkut minyak melintas setiap hari, yang berpotensi memengaruhi perdagangan dunia. - (EPA/STRINGER)
Dampak Pada Sektor Perdagangan Indonesia
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa eskalasi antara AS dan Iran berpotensi menekan sejumlah sektor perdagangan Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan energi dan biaya logistik. Ia menilai dampak terbesar akan terasa apabila terjadi gangguan distribusi minyak global, termasuk kemungkinan penutupan Selat Hormuz.
Menurut Budi, sektor energi akan menjadi yang paling awal terdampak. Selain itu, sektor manufaktur juga rentan karena industri pengolahan yang bergantung pada energi untuk proses produksi akan menghadapi kenaikan biaya operasional. Ongkos produksi yang meningkat dinilai berisiko menekan margin usaha atau mendorong kenaikan harga barang, yang berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Selain itu, sektor ekspor akan menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan biaya produksi dan pelemahan permintaan global akibat ketidakpastian ekonomi.
Stimulus Ekonomi untuk Menghadapi Kondisi Global
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan dan stimulus yang dibutuhkan dalam merespons kondisi perekonomian dan geopolitik global saat ini perlu menyasar sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara bersamaan.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa dari sisi supply, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga. Sementara itu, dari sisi demand, diperlukan penguatan daya beli masyarakat.
Dalam jangka pendek, Apindo menilai fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik dan rantai pasok.
Kebijakan juga perlu bersifat adaptif, terukur, dan berbasis pemetaan sektor, serta didukung komunikasi yang jelas kepada dunia usaha. Di saat yang sama, penguatan konsumsi domestik dan pemberian stimulus yang lebih terarah, khususnya bagi industri padat karya, menjadi penting, disertai upaya menjaga daya saing melalui dukungan likuiditas, deregulasi, serta pengurangan high cost economy.
Strategi Jangka Menengah dan Panjang
Dalam jangka menengah hingga panjang, Apindo menilai diperlukan strategi struktural untuk memperkuat resiliensi ekonomi nasional. Antara lain melalui percepatan ketahanan energi nasional, penguatan energi alternatif, serta penyesuaian bauran energi dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.
Selain itu, diperlukan penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, serta reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi biaya logistik dunia usaha.
Shinta menegaskan, dalam momen seperti ini, semangat Indonesia Incorporated menjadi semakin relevan sebagai landasan dalam merespons tekanan global secara kolektif. Dunia usaha memandang penting adanya ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha guna mengidentifikasi serta memitigasi potensi dampak kebijakan sejak tahap perumusan hingga implementasi.
Melalui komunikasi yang terbuka, ia menilai dunia usaha dapat memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih implementatif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas produksi, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat.