Kolaborasi Empat Asosiasi Asuransi Gelar FGD Surety Bond 2025 di Surabaya
Empat asosiasi terkemuka dalam industri asuransi Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Surety Bond 2025 di Hotel Vasa, Surabaya, pada Senin (29/9/2025). Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk memperkuat peran Surety Bond sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional.
Keempat asosiasi tersebut adalah Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), dan Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO). Mereka bekerja sama untuk menciptakan ruang diskusi yang konstruktif dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan serta regulasi terkait Surety Bond.
Surety Bond merupakan perjanjian tiga pihak antara penjamin (Surety), pihak yang dijamin (Principal), dan penerima jaminan (Obligee). Dalam perjanjian ini, jika Principal gagal memenuhi kewajibannya, maka Surety akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Obligee. Hal ini menjadikannya sebagai alat perlindungan yang sangat penting dalam berbagai proyek bisnis dan infrastruktur.
Acara FGD ini turut dihadiri oleh beberapa pembicara dari sektor strategis. Di antaranya adalah Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, Direktur Teknik PT Jasaraharja Putera, Suhardiman Hamid, serta perwakilan dari Kementerian PUPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan organisasi lainnya.
Ketua Panitia Pelaksana, AA Ngr Henry Darmawan, menyampaikan bahwa FGD ini diharapkan menjadi wadah diskusi yang bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. "Kami ingin forum ini tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga menghasilkan rekomendasi nyata yang dapat mendukung kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat ekosistem Surety Bond di Indonesia," ujarnya.
Henry juga menambahkan bahwa acara ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai asosiasi industri asuransi, kontraktor, BUMN strategis seperti PT PAL Indonesia dan PT INKA (Persero), serta sejumlah perusahaan asuransi umum. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat peran Surety Bond sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional.
Melalui FGD ini, penyelenggara berharap tercipta kesepahaman yang lebih solid antara stakeholder serta tersusunnya masukan strategis yang dapat mendukung kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Surety Bond diharapkan mampu menjadi instrumen penjaminan yang semakin efektif dalam memperkuat ekosistem pembangunan, meningkatkan daya saing industri konstruksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Ahmad Ridha Sabana, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan Surety Bond. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan edukasi dan memberikan informasi yang diperlukan ke masyarakat tentang peran strategis Surety Bond dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui penjaminan proyek pembangunan yang aman, transparan, dan berdaya guna.
Selain itu, Direktur Teknik PT Jasaraharja Putera, Suhardiman Hamid, menjelaskan ruang lingkup Surety Bond serta kontribusinya bagi keberlangsungan proyek konstruksi. Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penerapan tata kelola asuransi yang baik dan benar sebagai landasan penyelenggaraan Surety Bond.
Dalam perspektif infrastruktur, Kementerian PUPR menyoroti kebutuhan penjaminan untuk memastikan kelancaran dan keamanan proyek-proyek pembangunan. Sementara itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) menegaskan pentingnya Surety Bond sebagai pendukung operasional proyek yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas kontraktor.
Dari sisi hukum, praktisi hukum memberikan analisis mengenai korelasi unconditional surety bond dengan kontrak utama serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya diskusi yang mendalam dan beragam perspektif, FGD ini diharapkan mampu menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun sistem Surety Bond yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!