Aksi Massa Barisan Lawan Sistem di Palu
Barisan Lawan Sistem (BALAS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pada Senin (20/10/2025). Aksi ini digelar untuk memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak sekitar 40 orang dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat turut serta dalam aksi tersebut.
BALAS menyatakan bahwa rezim saat ini telah gagal total dan justru menciptakan kekacauan di berbagai sektor. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan 20 tuntutan yang menunjukkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Berikut adalah daftar tuntutan tersebut:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
- Usut Tuntas dan pidanakan penanggung jawab MBG yang telah meracuni anak-anak.
- Menagih 19 Juta lapangan pekerja yang dijanjikan Prabowo-Gibran.
- Sahkan RUU masyarakat Adat, RUU PPRT.
- Tolak RKUHP dan Bebaskan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasikan.
- Percepat reformasi di tubuh polri dan kembalikan militer ke barak.
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
- Menolak penulisan sejarah ulang Indonesia.
- Hentikan eksploitasi terhadap buruh perempuan dan buatkan sistem perlindungan di lingkungan kerja.
- Miskinkan Koruptor (Bicara isu perampasan aset).
- Tolak 8 titik IPR di PARIMO.
- Hentikan program yang membebani rakyat.
- Lawan imprealisme.
- Pendidikan bukan komoditas.
- Tolak badan bank Tanah, Tolak TORA dan PS.
- Bangun pemerintahan rakyat.
- Laksanakan reforma agraria sejati.
- Sulteng butuh udara bersih bukan makan gratis.
- Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Femisida.
- Lawan pemerintahan fasis Prabowo Gibran.
- Tolak Tambang di wilayah Ibu Kota Morowali.
Penjelasan dari Perwakilan Perempuan Mahardika Palu
Perwakilan Perempuan Mahardika Palu, Stevi Papuling, menyampaikan bahwa pemerintah melakukan penghancuran ruang hidup melalui kebijakan seperti Badan Bank Tanah, TORA, dan PS. Kebijakan-kebijakan ini menjadi alat legal untuk merebut tanah rakyat, seperti kasus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Parigi Moutong (PARIMO) dan program tambang di Morowali.
"Sulawesi Tengah butuh udara bersih, bukan makan gratis, janji palsu soal 19 juta lapangan kerja hanyalah ilusi," tegasnya.
Stevi juga menegaskan bahwa PHK marak terjadi dan pemerintah gagal membuat sistem perlindungan bagi buruh dan perempuan. Menurutnya, petani dipaksa beralih fungsi menjadi pekerja serabutan karena alat produksi (tanah) mereka direbut.
"Negara hari ini memilih diam ketika kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat. Khususnya di Sulteng perempuan dipaksa bertahan dalam relasi yang timpang, negara abai membangun jaminan hidup yang layak, negara gagal memastikan ruang aman bagi perempuan dari rumah, tempat kerja, hingga jalanan," jelas Stevi.
Ia menilai, femisida yang terjadi di Sulteng akhir-akhir ini bukan “kesialan nasib,” melainkan hasil dari politik yang membiarkan perempuan tak punya ruang aman untuk hidup.
"Dan atas setiap nyawa yang direnggut, negara tak boleh lagi menutup mata," ucapnya.
