Pengalokasian Dana Korupsi dari Kejaksaan Agung
Presiden Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Presiden RI, telah menentukan alokasi dana hasil penyitaan korupsi dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025), ia memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengelola dana tersebut.
Permintaan Presiden terhadap pengelolaan dana ini cukup beragam. Salah satunya adalah alokasi dana sebesar Rp 13 triliun yang dikembalikan kepada negara dari kasus korupsi minyak sawit. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk membagikan buku ke sekolah-sekolah agar siswa dapat belajar menulis dengan lebih baik.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Penyerahan Dana Hasil Penyitaan
Kemarin, Kejaksaan Agung menyerahkan dana sebesar Rp 13,2 triliun hasil penyitaan Crude Palm Oil (CPO) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penyerahan uang ini secara simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Adapun dana sitaan tersebut berasal dari tiga perusahaan besar di industri kelapa sawit Indonesia, yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Ketiganya bergerak di sektor agribisnis, terutama pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Uang sitaan tersebut merupakan hukuman pidana uang pengganti yang dibebankan selama proses hukum di Pengadilan.
Total Dana Korupsi yang Disita
Dalam paparannya, Jaksa Agung menjelaskan bahwa total dana korupsi yang disita dari tiga perusahaan tersebut sejatinya senilai Rp 17 triliun. Namun, dalam realisasi, negara baru berhasil menyita sebesar Rp 13 triliun dari PT Wilmar Group, sementara dua perusahaan lainnya, yakni Musim Mas dan Permata Hijau, meminta penundaan pembayaran.
“Hari ini, kami serahkan Rp 13,225 triliun karena yang Rp 4,4 (triliun)-nya diminta Musim Mas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan,” kata Burhanuddin dalam acara tersebut.
Sebagai informasi, penyitaan tersebut sesuai dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palmoil Lestari terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Alokasi Dana untuk LPDP
Salah satu permintaan Presiden adalah mengalokasikan dana sebesar Rp 13 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana ini akan digunakan untuk riset hingga beasiswa bagi anak bangsa. LPDP adalah satuan kerja non-eselon di bawah Kementerian Keuangan, yang didirikan untuk mengelola Dana Abadi Pendidikan (DAP).
LPDP berfungsi sebagai Badan Layanan Umum (BLU), bertujuan menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi mendatang. Pada tahun 2025, LPDP hanya membuka kuota penerima beasiswa sebanyak 4.000 orang, berkurang dari kuota tahun 2024, yakni sebanyak 8.592 orang.
Perbaikan Sekolah dan Kampung Nelayan
Selain untuk LPDP, Presiden juga menilai dana Rp 13 triliun itu harus digunakan untuk merenovasi sekolah dan membangun kampung nelayan. Tiap-tiap kampung akan diberikan fasilitas pendingin (cold storage) agar hasil tangkapannya dapat lebih tahan lama hingga berhasil dipasarkan.
"Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah," ucap Presiden. Selain itu, uang triliunan itu juga dapat digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.
"Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," tambahnya.
Pembagian Buku Gratis ke Sekolah
Permintaan lainnya adalah meminta Menteri Keuangan untuk membagikan buku-buku gratis ke sekolah-sekolah agar anak-anak dapat belajar menulis. Permintaan ini berangkat dari temuan Presiden saat kunjungan kerja ke daerah, di mana ia melihat banyak siswa yang kekurangan biaya sehingga menghemat kertas.
Oleh karenanya, tulisan para siswa menjadi kecil-kecil demi penghematan. "Saya juga perhatikan waktu saya keliling saya cek anak-anak kita mungkin karena kurang biaya dia menghemat kertas, dia menulis tulisannya sangat kecil," ujar Presiden.
Ia meminta Menteri Keuangan untuk membagikan buku-buku sekolah. Permintaan ini juga disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk meninjau ulang dan mengembalikan pelajaran menulis di sekolah.
"Yang besar-besar tulisannya. Anak-anak harus dididik nulis besar, saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil ujungnya dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil, tapi mendasar dan saya tergerak," ujar Presiden.
