Perpanjangan Pembebasan Sanksi untuk Proyek LNG Sakhalin 2
Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Rabu memperpanjang pembebasan sanksi yang memungkinkan perusahaan memproses transaksi terkait proyek pengembangan minyak dan gas alam cair (LNG) Sakhalin 2 di Timur Jauh Rusia hingga 18 Juni 2026. Lisensi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS ini sangat penting bagi sekutu AS, Jepang, yang mendapatkan sekitar 9 persen LNG-nya dari Rusia.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pembebasan sanksi ini memungkinkan Jepang untuk terus menerima pasokan minyak mentah dan LNG dari proyek energi tersebut berkat perpanjangan selama enam bulan. Sebelumnya, sejumlah pejabat dan perusahaan Jepang khawatir apakah pembebasan sanksi tersebut, yang dijadwalkan berakhir pada Jumat 19 Desember 2025, akan diperpanjang. Kekhawatiran itu muncul karena hilangnya akses ke LNG Rusia dapat menghambat Jepang dalam mengamankan pasokan energi yang stabil serta memicu kenaikan harga di dalam negeri.
Lisensi yang mengizinkan transaksi dengan Sakhalin-2 merupakan pengecualian terhadap sanksi yang telah dikenakan pada proyek tersebut oleh mantan Presiden Joe Biden pada 2022 terkait invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Keputusan departemen itu diambil meskipun Menteri Keuangan AS Scott Bessent dua bulan sebelumnya meminta Jepang untuk berbuat lebih banyak untuk mengurangi sumber pendanaan perang Rusia.
Jepang, yang bergantung pada bahan bakar impor untuk sekitar 70 persen kebutuhan energinya, telah menyampaikan kepada AS dan sekutu-sekutunya di dalam Kelompok Tujuh negara ekonomi utama (G7) mengenai posisinya terkait keamanan energi. Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan bahwa mengamankan LNG dari luar negeri, termasuk proyek Sakhalin-2, sangat penting bagi keamanan energi Jepang dan mereka akan terus bekerja sama erat dengan Amerika Serikat dan komunitas internasional untuk memastikan pasokan LNG Jepang tidak terhambat.
Sebelumnya pada pertengahan Oktober, Bessent mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Jepang saat itu, Katsunobu Kato, di Washington. Pertemuan berlangsung ketika pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap para sekutu agar membantu AS mendorong perundingan damai di Ukraina untuk mengakhiri perang. Setelah pertemuan tersebut, Bessent menulis di media sosial bahwa ia telah menyampaikan kepada Kato harapan pemerintahan Trump agar Jepang tidak lagi membeli energi dari Rusia.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan kepada Trump selama pertemuan di Tokyo pada Oktober bahwa melarang impor LNG Rusia akan sulit dan jika Jepang mengakhiri pembeliannya. Takaichi mengatakan itu hanya akan membuat Cina dan Rusia senang, menurut sumber.
Pada 2024, Jepang mengimpor 8,6 persen LNG-nya dari Rusia. Seluruh pasokan tersebut berasal dari Sakhalin 2, di mana perusahaan dagang Jepang Mitsui & Co. dan Mitsubishi Corp. merupakan pemegang saham utama. Sementara itu, seorang pejabat senior Kementerian Perindustrian Jepang di Tokyo mengatakan kebijakan Jepang untuk mengurangi impor LNG Rusia di masa depan tetap tidak berubah. Namun, pemasok alternatif tidak dapat ditemukan dalam waktu dekat.
Berbeda dengan LNG, Jepang tidak mengimpor minyak mentah dari Rusia pada tahun lalu, menurut data resmi, meskipun pembebasan sanksi AS tersebut mengizinkan pengiriman minyak mentah asal Sakhalin 2 ke Jepang melalui jalur laut. Sebagian besar pasokan dari Sakhalin-2, yang sahamnya dimiliki oleh Mitsui dan Mitsubishi, dijadwalkan berakhir antara 2028 hingga 2033.
