Perundingan Nuklir Iran-AS Menuju Titik Kritis untuk Cegah Konflik

Perundingan Nuklir Iran dan Amerika Serikat Kembali Dimulai

Pada hari Kamis (26/2), Iran dan Amerika Serikat kembali menggelar perundingan terkait sengketa nuklir di Jenewa, Swiss. Perundingan ini dianggap sebagai babak penentuan setelah dua putaran sebelumnya mengalami kebuntuan. Dalam beberapa minggu terakhir, kedua negara telah memperketat posisi masing-masing, sehingga membuat situasi semakin memanas.

Perundingan pertama berlangsung pada 18 Februari lalu di Jenewa, sedangkan yang kedua digelar pada 6 Februari di Oman. Kedua putaran tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan. Oleh karena itu, perundingan terbaru ini sangat penting untuk menyelesaikan sengketa dan mencegah potensi konflik lebih lanjut antara kedua pihak.

Tindakan Militer dan Ancaman Sanksi

Pemerintah AS sebelumnya telah memperkuat ancaman sanksi dan aksi militer terhadap Iran, menyusul kebuntuan dalam perundingan nuklir. Langkah ini juga merespons tindakan Teheran yang menggelar latihan angkatan laut bersama Rusia di Laut Oman. Pada 15 Februari lalu, kapal induk USS Abraham Lincoln, yang membawa hampir 80 pesawat, ditemukan berada sekitar 700 kilometer dari pantai Iran.

Armada kedua yang dipimpin oleh kapal perang USS Gerald R Ford juga sedang dalam perjalanan menuju kawasan Timur Tengah. Beberapa pejabat AS dan Israel percaya bahwa Iran memiliki rencana untuk mengembangkan senjata nuklir. Untuk mendukung posisi ini, utusan khusus AS, Steve Witkoff, serta menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, dijadwalkan hadir dalam perundingan tidak langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi.

Pernyataan Trump dan Peran Mediator

Presiden AS, Donald Trump, dalam pidato tahunan kenegaraannya pada 24 Februari lalu menyampaikan kemungkinan serangan terhadap Iran. Meskipun ia lebih memilih solusi melalui diplomasi, Trump menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini memberikan tekanan besar kepada Iran untuk segera mencapai kesepakatan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, bersama Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, yang bertindak sebagai mediator, membahas proposal yang akan diajukan oleh Iran. Dalam pernyataan resmi, Albusaidi dijadwalkan bertemu dengan tim perunding AS pada pagi hari Kamis untuk menyampaikan pandangan Iran sekaligus mendengarkan posisi AS.

Kehadiran Badan Energi Atom Internasional

Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, juga diperkirakan berada di Jenewa selama perundingan. Ia akan melakukan pembicaraan dengan kedua pihak untuk memastikan transparansi dan keandalan proses perundingan.

Penekanan pada Isu Rudal Balistik

Wakil Presiden AS, JD Vance, menegaskan kembali sikap Trump bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Ia menyatakan bahwa jika presiden memilih jalur militer, itu akan menjadi tujuan utama. Trump sendiri memberikan tenggat waktu 10 hingga 15 hari bagi Iran untuk mencapai kesepakatan, dengan ancaman konsekuensi serius jika gagal.

AS telah mengerahkan kekuatan militer secara besar-besaran di Timur Tengah—pengerahan terbesar sejak invasi Irak pada 2003—yang memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik regional.

Perspektif Iran dan Masalah Rudal Balistik

Meski fokus utama perundingan adalah program nuklir Iran, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyebut penolakan Iran untuk membahas program rudal balistik sebagai masalah besar. Ia menilai rudal tersebut dirancang untuk menyerang AS dan berpotensi mengancam stabilitas kawasan. “Jika bahkan kemajuan dalam program nuklir saja tidak tercapai, akan sulit membuat kemajuan dalam isu rudal balistik,” ujar Rubio.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, pada Selasa (24/2) menyatakan bahwa Iran menargetkan kesepakatan yang adil dan cepat. Namun, ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan melepaskan hak atas penguasaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Upaya Iran untuk Menjaga Kedamaian

Seorang pejabat senior Iran kepada Reuters melaporkan bahwa pada akhir pekan lalu, Teheran telah menawarkan konsesi baru sebagai imbalan pencabutan sanksi serta pengakuan atas haknya untuk memperkaya uranium. Upaya ini dilakukan untuk mencegah serangan AS. Namun, hingga saat ini, kedua pihak belum mencapai titik temu.