Penindakan terhadap Perusahaan Sawit yang Tidak Patuh pada Aturan Lahan Plasma
Di tengah upaya pemerintah untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan lahan pertanian, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi peringatan keras kepada perusahaan yang tidak menaati aturan penyediaan lahan plasma. Lahan plasma sendiri merupakan bagian dari kebijakan yang bertujuan memberdayakan masyarakat setempat melalui pola kemitraan antara perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan petani lokal.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menteri Nusron Wahid menyatakan bahwa tindakan yang akan dilakukan adalah pencabutan HGU perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. "Ini akan kami tindak. Kalau diperlukan akan kami cabut HGU-nya," ujarnya dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda.
Menurut Nusron, banyak perusahaan sawit di Kaltim yang belum mematuhi aturan penyerahan lahan plasma minimal 20 persen untuk masyarakat. Hal ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mengawasi penggunaan lahan perkebunan. Ia juga menyoroti bahwa penyerahan lahan plasma harus dilakukan di awal sebelum perusahaan memperpanjang HGU. Dulu, lahan plasma hanya dijanjikan setelah perpanjangan, tetapi sekarang wajib diserahkan sejak permohonan HGU baru diajukan.
Audit Plasma di Rantai Pasok
Selain itu, perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) juga diwajibkan melakukan audit plasma di bidang rantai pasok. Hal ini dilakukan karena ditemukan adanya praktik di mana perusahaan memberikan lahan plasma kepada koperasi karyawan mereka sendiri. Nusron menilai hal ini tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya dari lahan plasma, yaitu memberdayakan masyarakat sebagai pengelola lahan, bukan sekadar sebagai karyawan.
"Kita ingin plasmanya betul-betul kepada plasma yang dikelola oleh petani setempat," jelasnya. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN juga bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi agar lahan plasma dapat dikelola oleh transmigran jika tidak ada petani atau permukiman di sekitar kebun sawit.
Tambahan Persentase Lahan Plasma
Nusron juga menyampaikan bahwa selain lahan plasma 20 persen, perusahaan sawit yang sudah menikmati HGU selama 60 tahun (tahap pertama dan kedua) diminta tambah minimal 10 persen untuk masyarakat. Dengan demikian, total lahan plasma menjadi 30 persen untuk pembaruan.
Maraknya Alih Fungsi Hutan Menjadi Kebun Sawit
Selain masalah lahan plasma, Nusron juga menyoroti maraknya praktik alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit tanpa izin. Ada perusahaan yang beranggapan bahwa lahan plasma tidak harus diambil dari porsi HGU yang mereka miliki. "Nah, ini akan kami tertibkan," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program strategis pertanahan. "Sertifikasi tidak bisa jalan kalau tidak ada Pemprov dan Pemda. Reforma Agraria tidak jalan kalau tidak ada Pemprov sama Pemda, apalagi KKPR, tidak bisa," ujarnya.
Kebijakan yang Harus Diterapkan
Beberapa kebijakan penting yang perlu diterapkan oleh perusahaan sawit antara lain:
-
Penyediaan lahan plasma minimal 20%
Perusahaan harus menyediakan lahan plasma sebesar 20% untuk masyarakat setempat sejak permohonan HGU baru diajukan. -
Audit plasma di rantai pasok
Perusahaan wajib melakukan audit untuk memastikan bahwa lahan plasma benar-benar dikelola oleh petani lokal, bukan koperasi karyawan. -
Pengelolaan lahan plasma oleh transmigran
Jika tidak ada petani atau permukiman di sekitar kebun sawit, lahan plasma akan dikelola oleh transmigran. -
Tambahan 10% lahan plasma
Perusahaan yang sudah memiliki HGU selama 60 tahun diminta menambahkan 10% lahan plasma untuk masyarakat. -
Pencegahan alih fungsi hutan
Pemerintah akan menindak perusahaan yang mengubah kawasan hutan menjadi kebun sawit tanpa izin.
Dengan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat serta lingkungan.
