Gubernur Bali Minta Pansus TRAP Tidak Takut dengan Beking Proyek Infrastruktur
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kepada Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali agar tidak takut menghadapi para pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur yang melanggar aturan. Pesan ini disampaikan oleh Gubernur saat bertemu langsung dengan anggota Pansus TRAP beberapa waktu lalu.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Made Suparta, mengatakan bahwa Gubernur memberi pesan tersebut setelah menerima laporan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang mendukung proyek-proyek infrastruktur yang tidak sesuai dengan peraturan. Menurutnya, Gubernur meminta agar Pansus TRAP tetap berani menjalankan tugasnya tanpa merasa takut.
“Sudahlah jangan pernah takut dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan, terutama dalam konteks mengurus kepentingan masyarakat dan Bali,” ujar Made Suparta, seperti dilaporkan sebelumnya.
Pansus TRAP DPRD Bali baru saja dibentuk dua minggu terakhir, namun telah melakukan investigasi terhadap beberapa bangunan di Bali yang dinilai menjadi penyebab banjir. Beberapa contohnya adalah bangunan besar di Tohpati yang menghalangi jalur sungai, pembangunan residensial di Jembatan Bypass Ngurah Rai, serta temuan pabrik manufaktur di aliran sungai yang diduga berada di lahan Tahura. Selain itu, ada juga penutupan jalur sungai di Mal Bali Galeria yang menjadi perhatian Pansus TRAP.
Made Suparta mengakui bahwa selama proses penertiban ini, banyak intervensi yang terjadi. Namun, ia menyatakan bahwa para pihak yang terlibat tidak langsung melawan secara terbuka, melainkan menekan melalui hambatan-hambatan dalam proses perizinan.
“Contohnya, saat kami turun terakhir, ada yang mengklaim bahwa proyek tersebut sudah memiliki izin. Namun, setelah dicek ternyata tidak memiliki izin sama sekali. Jadi, tidak salah jika kami menutupnya,” ujarnya.
Ia juga mengungkap bahwa banyak orang-orang yang memiliki kepentingan di balik proyek-proyek yang merugikan Bali. Meski begitu, Made Suparta tidak ingin membuat dugaan-dugaan yang tidak jelas. Yang pasti, sesuai arahan Gubernur, tidak ada yang perlu ditakuti.
“Gubernur meminta agar Pansus bekerja serius. Jika ada yang menggunakan pelindung dari tokoh atau pejabat, maka harus diperangi dan ditindak tegas. Siapa pun bekingnya, kami akan bekerja sesuai aturan. Jika salah, maka sanksi tegas akan diberikan,” tuturnya.
Tanggung Jawab Pansus TRAP dalam Penertiban Infrastruktur
Pansus TRAP DPRD Bali kini tengah fokus pada penertiban proyek infrastruktur yang dinilai melanggar aturan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Bali. Dalam prosesnya, Pansus TRAP menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghalangi proses penertiban.
Beberapa kasus yang sedang diteliti antara lain:
- Bangunan besar di Tohpati yang menghalangi alur sungai.
- Pembangunan residensial di Jembatan Bypass Ngurah Rai.
- Temuan pabrik manufaktur di aliran sungai yang diduga berada di lahan Tahura.
- Penutupan jalur sungai di Mal Bali Galeria.
Selain itu, Pansus TRAP juga menemukan adanya praktik pengajuan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengabaikan prosedur hukum agar proyek bisa berjalan tanpa kendala.
Komitmen untuk Berpegang pada Aturan
Made Suparta menegaskan bahwa Pansus TRAP akan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Ia menilai bahwa proses penertiban ini penting untuk memastikan bahwa semua proyek infrastruktur di Bali dilakukan dengan benar dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
“Kami akan bekerja dengan transparan dan profesional. Jika ada pelanggaran, maka akan ditindak sesuai aturan. Kami tidak takut dengan siapa pun,” tegasnya.
Dengan dukungan Gubernur Wayan Koster, Pansus TRAP DPRD Bali berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!