Agenda Kebijakan Pemerintahan Thailand yang Berfokus pada Ekonomi dan Stabilitas
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengumumkan rencana kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen pada hari Senin (29/9). Fokus utama dari agenda ini adalah untuk segera memulihkan kondisi ekonomi negara, yang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dalam pidatonya, Anutin menyampaikan bahwa pemerintahannya menghadapi tantangan yang cukup berat, termasuk keterbatasan waktu serta anggaran yang tidak sepenuhnya disiapkan oleh pemerintah sendiri.
Selain itu, pemerintahan saat ini hanya didukung oleh mayoritas minoritas, sehingga menuntut tindakan cepat dan efektif untuk menghadapi berbagai isu yang muncul. Anutin menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah harus segera bertindak untuk menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara.
Langkah-Langkah Ekonomi yang Akan Dilakukan
Beberapa langkah ekonomi yang akan diterapkan antara lain bantuan kepada individu yang memiliki utang hingga 100.000 baht (sekitar US$3.103). Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan likuiditas hingga 1 juta baht untuk usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha kecil dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin berat.
Pemerintah juga akan meluncurkan skema co-payment senilai 47 miliar baht (US$1,46 miliar), yang mencakup subsidi hingga 60% biaya makanan dan barang konsumsi tertentu bagi warga yang memenuhi syarat. Skema ini dirancang untuk meringankan beban hidup masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik.
Isu-isu Lain yang Menjadi Perhatian Pemerintah
Selain fokus pada ekonomi, pemerintahan Anutin juga akan menangani beberapa isu penting lainnya. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa perbatasan dengan Kamboja. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan upaya untuk mengatasi masalah perjudian ilegal serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui sistem peringatan dini yang lebih canggih.
Namun, pemerintah Anutin memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mewujudkan semua rencana tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri telah mengumumkan rencana pembubaran parlemen pada akhir Januari, dengan pemilu umum yang diperkirakan akan digelar pada Maret atau awal April 2025. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus bekerja cepat untuk menyelesaikan berbagai agenda yang telah ditetapkan.
Tingkat Dukungan terhadap Perdana Menteri
Meski menghadapi tantangan, survei dari National Institute of Development Administration menunjukkan adanya peningkatan dukungan terhadap Anutin. Dukungan terhadapnya meningkat menjadi 20,4%, naik dari sebelumnya 9,6%. Meskipun demikian, Anutin masih kalah dari Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin oposisi dari People's Party, yang mendapatkan dukungan sebesar 22,8%.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Thailand
Thailand diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8% hingga 2,3% pada tahun 2025, yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2,5% pada tahun 2024. Perlambatan ini diperkirakan akan terjadi pada paruh kedua tahun karena tekanan tarif AS yang memengaruhi ekspor. Dengan proyeksi ini, pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.
Dengan berbagai agenda yang telah diumumkan, pemerintahan Anutin akan menghadapi tugas berat dalam menghadapi berbagai isu yang muncul. Namun, dengan strategi yang tepat dan komitmen tinggi, diharapkan dapat membawa Thailand menuju pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!