Isu Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh Jadi Perbincangan
Isu utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terjadi setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan anggaran APBN untuk membayar utang tersebut. Respons ini memicu berbagai pembahasan mengenai tanggung jawab dan solusi yang bisa diambil.
Luhut Binsar Pandjaitan: Whoosh Tidak Butuh Dana APBN
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan respons terkait isu utang Whoosh. Ia menegaskan bahwa masalah utang proyek tersebut dapat diselesaikan melalui restrukturisasi, tanpa melibatkan dana APBN. Menurutnya, tidak ada pihak yang meminta bantuan dari APBN untuk pembiayaan utang ini.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Ia juga menyebut bahwa telah terjadi pembicaraan dengan pihak China mengenai rencana restrukturisasi. Namun, proses ini sempat tertunda karena pergantian pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
“Kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” jelasnya.
Selain itu, proses audit telah dilakukan oleh BPKP saat menerima proyek Whoosh dari China sambil dilakukan perbaikan di Indonesia.
Menunggu Keputusan Presiden tentang Restrukturisasi
Luhut menjelaskan bahwa penyelesaian utang melalui skema restrukturisasi masih menunggu keputusan Presiden. Proses ini diperlukan agar tim terkait dapat segera melakukan pembicaraan lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa pihak China sudah siap dan tidak memiliki masalah dengan rencana restrukturisasi tersebut.
“Dengan data-data yang lalu, Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa tidak masalah? Masalah, kita restructuring, kan beres. Ini juga sama,” tambahnya.
Ingatkan Pentingnya Data Sebelum Berkomentar
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyentil pihak-pihak yang dinilai tidak memahami data namun berkomentar tanpa dasar. Ia menyoroti komentar-komentar yang tidak relevan, seperti isu tentang South China Sea.
“Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan kita akhiri dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti, bicara,” kata Luhut.
Ia menyarankan agar orang-orang yang tidak memahami data lebih baik mencari informasi sebelum berkomentar.
“Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya, baru berkomentar. Baru enak, atau mungkin cari popularitas murahan ya silahkan sih,” tuturnya.
Menkeu Purbaya: Utang Whoosh Termasuk Tanggung Jawab Danantara
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan uang dari APBN untuk menanggung utang Whoosh. Menurutnya, proyek ini berada di bawah pengelolaan Danantara, yang memiliki manajemen sendiri.
“Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri,” ucap Menkeu Purbaya dalam media gathering di Bogor pada 10 Oktober 2025 lalu.
Ia juga menjelaskan bahwa Danantara memiliki dividen yang cukup besar, sekitar Rp80 triliun per tahun. Dengan demikian, ia berharap Danantara mampu mengelola utang tersebut tanpa harus mengajukan bantuan dari pemerintah.
“Sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak ya semua ke kita lagi termasuk devidennya,” imbuhnya.
Danantara Siapkan Dua Skema untuk Mengatasi Utang Whoosh
Respons Menkeu Purbaya ini muncul setelah pernyataan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria. Dony mengatakan bahwa Danantara sedang menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang proyek Whoosh.
- Pertama, menambahkan penyertaan modal (equity) agar perusahaan bisa mandiri secara operasional.
- Kedua, menyerahkan infrastruktur proyek kepada pemerintah seperti kereta api umumnya.
“Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, dua opsi ini yang coba kita tawarkan,” paparnya.
Wakil Menteri BUMN ini juga menilai bahwa Whoosh telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian dengan mempercepat perjalanan antara Jakarta dan Bandung serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
Utang proyek Whoosh senilai 7,3 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp116 triliun ini menjadi salah satu isu penting yang perlu segera diselesaikan. Dengan adanya dua skema yang ditawarkan, diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
