Kepala BGN Menolak Usulan Penggantian Makan Bergizi Gratis dengan Uang Tunai
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan respons terkait usulan penggantian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan bantuan uang tunai. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan diskusi panjang untuk merealisasikan MBG, yang bertujuan sebagai intervensi gizi bagi anak-anak dan ibu hamil.
Dadan menyampaikan bahwa tujuan utama dari MBG adalah memastikan kecukupan gizi masyarakat rentan. Ia juga mengingatkan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah ada sebelumnya. Jika MBG diganti dengan uang tunai, maka akan terjadi tumpang tindih antar program pemerintah.
"Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu," ujarnya saat berada di Kantor BGN pada Senin (22/9).
Ia menjelaskan bahwa jika MBG diganti dengan uang, maka kemungkinan besar dana tersebut tidak akan digunakan secara optimal oleh penerima manfaat yang seharusnya. Selain itu, MBG saat ini juga membentuk rantai pasok yang melibatkan pangan lokal. Dengan adanya satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), banyak produk pangan lokal dapat diserap, sehingga mendukung perekonomian daerah.
Menteri Keuangan Tegaskan Tidak Ada Lagi Praktik Pemerasan oleh Pegawai Pajak
Selain isu MBG, kabar mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa praktik pemerasan oleh oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh lagi terjadi. Untuk mencegah hal tersebut, Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan bagi wajib pajak.
"Kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali, dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu," kata Purbaya saat berada di Kompleks Parlemen RI pada Selasa (23/9).
Purbaya menekankan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban harus mendapatkan perlakuan adil. Saluran pengaduan ini akan menjadi tempat bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan tindakan tidak semestinya dari aparat pajak.
Meskipun demikian, Purbaya tetap menegaskan sikap keras terhadap para penunggak pajak. Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki daftar 200 penunggak pajak besar dengan status hukum inkrah. Nilai kewajiban mereka mencapai Rp 60 triliun yang ditargetkan masuk dalam tahun ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!