Dinamika Politik Kaltim Disorot oleh Partai Demokrat Bendaha
Dinamika Politik Kaltim Disorot oleh Partai Demokrat
Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, memberikan perhatian khusus terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung di Kalimantan Timur. Ia menilai bahwa kegaduhan yang sering muncul di tingkat pemerintahan hanya akan merugikan masyarakat. Menurutnya, soliditas antar pemimpin daerah sangat penting agar program pembangunan bisa berjalan maksimal tanpa terhambat oleh urusan politik.
Ia mengatakan, "Gimana kok ribut-ribut terus di Kaltim ini? Kalau ribut-ribut terus, nggak bersatu, nggak solid, yang susah itu rakyat." Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik politik yang berkepanjangan dapat menghambat pelayanan publik dan memperlambat realisasi program strategis daerah.
Irwan menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Ia menilai bahwa kepemimpinan bukan sekadar ajang kontestasi, melainkan bagaimana menjaga harmonisasi demi kepentingan wilayah. Bagi Demokrat Kaltim, kunci utama saat ini adalah mengurangi tensi politik yang tidak perlu dan mulai fokus bekerja secara nyata.
Citra daerah harus dijaga dengan capaian pembangunan, bukan karena konflik politik yang tidak produktif. Ia menilai bahwa kondusivitas daerah akan tercipta jika pemimpin mampu memberi teladan serta menjaga komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Irwan juga menyinggung soal kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur yang selama ini berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Namun, ia menilai potensi tersebut tidak akan optimal jika tidak dibarengi dengan persatuan di tingkat daerah. Ia mendorong agar anggaran yang ada benar-benar difokuskan untuk kepentingan masyarakat serta selaras dengan instruksi Presiden terkait efisiensi belanja daerah.
Hubungan DPRD dan Pemprov Kaltim Dinilai Sarat Kepentingan
Hubungan panas dingin antara DPRD dan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) terkait usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan kini berada dalam sorotan. Pokja 30 secara blak-blakan menilai perseteruan ini bukan sekadar urusan teknis angka dan anggaran, melainkan drama perebutan pengaruh dan relasi kekuasaan yang kental.
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo menyebut tensi tinggi yang mencuat ke publik saat ini menjadi cermin retaknya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Karang Paci, sebutan untuk kantor DPRD Kaltim. "Situasi ini menunjukkan koordinasi antarlembaga masih rapuh. Apa yang muncul ke publik bisa jadi hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, bukan sikap kolektif DPRD," tegas Buyung.
Relasi dinilai bersifat transaksional. Dalam mekanismenya, Pemprov Kaltim melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memegang kunci utama guna mengakomodasi pokir dewan berdasarkan kekuatan finansial daerah. Namun, di sinilah menurut Buyung letak persoalan utama. Ia menyoroti bahwa keharmonisan hubungan kedua lembaga ini sering kali bersifat transaksional.
Jika ego kedua belah pihak tak kunjung reda, Buyung memperingatkan adanya ancaman nyata terhadap pengesahan APBD Kaltim yang bisa mengalami keterlambatan. Dampaknya, pelayanan publik berpotensi terganggu dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Buyung juga membandingkan pola pengelolaan anggaran dari masa ke masa di Kalimantan Timur. Pada era Awang Faroek Ishak, pemerintah menyediakan daftar kegiatan terbatas yang dapat dikawal DPRD di daerah pemilihan. Sementara pada era Isran Noor, terdapat skema alokasi tertentu yang dikelola secara internal oleh dewan.
Desak Transparansi TAPD Buyung juga memberikan peringatan kepada TAPD agar lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia meminta pemerintah tidak menjadikan APBD sebagai ajang pembagian program antara eksekutif dan legislatif. "TAPD harus transparan, termasuk membuka daftar program dan menjelaskan secara teknis jika ada usulan pokir yang tidak diakomodasi," tandasnya.
Unmul Buka Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 2026
Universitas Mulawarman (Unmul) kembali bersiap menyambut calon mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026/2027. Sebagai salah satu kampus terbesar di Kalimantan Timur, UNMUL menawarkan berbagai jalur masuk mulai dari jalur prestasi hingga jalur mandiri.
Prof. Lambang Subagiyo, Wakil Rektor Bidang Akademik UNMUL menjelaskan beberapa informasi. Untuk tahun 2026, UNMUL menyediakan total daya tampung sebanyak 6.571 kursi yang tersebar di berbagai fakultas. Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) memiliki jadwal registrasi akun SNPMB Sekolah dari 5 hingga 26 Januari 2026. Pengisian PDSS dilakukan dari 5 Januari hingga 2 Februari 2026. Pendaftaran SNBP berlangsung dari 3 hingga 18 Februari 2026, dan pengumuman SNBP akan diumumkan pada 31 Maret 2026.
Jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) memiliki jadwal registrasi akun SNPMB Siswa dari 12 Januari hingga 7 April 2026. Pendaftaran UTBK-SNBT dilakukan dari 25 Maret hingga 7 April 2026, dan pelaksanaan UTBK berlangsung dari 21 hingga 30 April 2026.
Daya tampung dan seleksi, total 6.571 kursi tersebar di berbagai 13 fakultas, seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Pertanian (Faperta), Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis (Fahutan), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Farmasi (FF), dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB).
Registrasi ulang dilakukan dari 5 Februari hingga 10 April 2026, dan pembayaran UKT/Daftar Ulang dilakukan dari 11 Mei hingga 31 Juli 2026. Informasi resmi tersedia melalui website: unmul.ac.id.
Sistem pembayaran di UNMUL menggunakan UKT yang dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. Berdasarkan data terbaru, terdapat kelompok rendah (Kelompok 1 & 2) dengan rentang Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Rumpun Sains & Teknik memiliki rata-rata mulai dari Rp5.000.000 untuk kelompok menengah ke atas. Rumpun Kedokteran Umum/Gigi bisa mencapai Rp15.000.000–Rp22.000.000 per semester untuk kelompok tertinggi. Rumpun Sosial/Ekonomi/Hukum berkisar di angka Rp5.000.000 untuk kelompok standar.
Catatan penting, terdapat wacana kebijakan dari Pemprov Kaltim untuk memberikan bantuan biaya pendidikan guna meringankan beban UKT mahasiswa di tahun 2026.
Proses dan syarat pendaftaran secara garis besar terdapat tiga jalur utama dengan persyaratan sebagai berikut: - SNBP (Prestasi): Seleksi berdasarkan nilai rapor semester 1-5 dan prestasi akademik/non-akademik. Hanya untuk siswa lulusan tahun 2026 yang masuk kategori eligible. - SNBT (Tes UTBK): Terbuka untuk lulusan 2024, 2025, dan 2026. Syarat utama memiliki akun SNPMB dan mengikuti ujian tulis (TPS, Literasi Bahasa, dan Penalaran Matematika). - SMMPTN (Mandiri): Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi pmb.unmul.ac.id. Syarat dokumen: Scan Ijazah/SKL, pasfoto terbaru, dan membayar biaya pendaftaran (estimasi Rp300.000 - Rp450.000 untuk sarjana).
Semua informasi tersedia di laman website resmi kami, kuota hanya ada S1 dan bisa dicek di laman ini https://unmul.ac.id/content/daya-tampung, UKT https://ukt.unmul.ac.id/, tetapi untuk tahun 2026 SK-nya belum ada, biasanya tidak beda jauh dengan tahun 2025 lalu. Untuk proses atau syarat pendaftaran S1 jalur SNBP dan SNBT mengikuti Kementerian https://snpmb.id/, dan jalur SMMPTN sedang dalam proses persiapan, namun tetap sesuai arahan kementerian. Kemudian untuk S2 link pendaftarnya ada di https://pmb.unmul.ac.id/authentication/landing.