Harga Pertalite dan LPG 3 Kg yang Dibayarkan Masyarakat
Harga Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg) yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat menjadi topik utama dalam berita terkini. Berita ini menyoroti perbedaan harga yang ditanggung pemerintah sebagai bentuk subsidi agar masyarakat dapat menikmati harga energi yang lebih murah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa harga keekonomian Pertalite sebesar Rp 11.700 per liter. Namun, masyarakat hanya membayar Rp 10.000 per liter. Selisih tersebut, yaitu Rp 1.700 atau 15 persen, ditanggung APBN melalui kompensasi. Realisasi subsidi Pertalite pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 56,1 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 157,4 juta kendaraan.
Selain itu, subsidi untuk Solar juga cukup besar. Harga keekonomian Solar mencapai Rp 11.950 per liter, namun masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter. Selisih sebesar Rp 5.150 atau 43 persen ditanggung APBN. Realisasi subsidi Solar pada 2024 mencapai Rp 89,7 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4 juta kendaraan.
Untuk minyak tanah, harga keekonomian mencapai Rp 11.150 per liter, sedangkan masyarakat hanya membayar Rp 2.500 per liter. Subsidi yang ditanggung APBN mencapai Rp 8.650 atau 78 persen. Total realisasi 2024 sebesar Rp 4,5 triliun dengan penerima manfaat 1,8 juta rumah tangga.
Pemerintah juga menanggung 70 persen harga LPG 3 kg. Harga keekonomian sebesar Rp 42.750 per tabung, namun masyarakat hanya membayar Rp 12.750. Selisih sebesar Rp 30.000 atau 70 persen ditanggung APBN. Realisasi subsidi pada 2024 mencapai Rp 80,2 triliun dengan 41,5 juta pelanggan penerima manfaat.
Di sektor kelistrikan, untuk rumah tangga 900 VA bersubsidi, masyarakat hanya membayar Rp 600/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 1.200 atau 67 persen ditanggung melalui subsidi dengan realisasi Rp 156,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 40,3 juta pelanggan.
Adapun untuk listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi, masyarakat membayar Rp 1.400/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 400 atau 22 persen ditanggung melalui kompensasi, dengan realisasi Rp 47,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 50,6 juta pelanggan.
Freeport Melepas 12 Persen Saham ke Indonesia
Dalam berita lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengumumkan bahwa Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc akan melepas saham sebesar 12 persen untuk Indonesia.
Rosan menjelaskan bahwa kesepakatan ini disetujui setelah dirinya bertemu dengan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson dan pemilik perusahaan Kathleen L. Quirk dalam kunjungan ke Amerika Serikat. Awalnya, target Indonesia adalah mendapatkan 10 persen saham, tetapi setelah proses negosiasi, Indonesia berhasil mendapatkan 12 persen.
Freeport-McMoRan juga berkomitmen membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua, berupa dua universitas dan dua rumah sakit. Tujuannya adalah meningkatkan layanan tenaga medis dan pendidikan di wilayah tersebut.
Divestasi ini merupakan salah satu syarat bagi Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi hingga 2041. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hasil divestasi akan dialokasikan sebagian kepada BUMD Papua. Dengan langkah ini, kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen pada 2041.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!