
aiotrade, JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa sektor kelautan memiliki potensi penyerapan karbon yang sangat besar, dikenal sebagai karbon biru. Berdasarkan data yang dirilis, potensi penyerapan karbon ini mencapai 10 juta ton setara karbon dioksida (CO?e) per tahun.
Potensi tersebut berasal dari berbagai ekosistem laut, termasuk hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass). Luas area mangrove yang tercatat dalam kewenangan KKP mencapai 997.733 hektare, dengan kemampuan menyerap karbon sebesar 6,3 juta ton CO?e per tahun. Sementara itu, luas padang lamun di perairan Indonesia mencapai 860.156 hektare, yang diperkirakan mampu menyerap karbon sebanyak 3,7 juta ton CO?e per tahun.
Menurut Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, total potensi penyerapan karbon dari kedua ekosistem tersebut mencapai sekitar 10 juta ton CO?e. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (14/4/2026).
Langkah-langkah Strategis untuk Memperkuat Karbon Biru
Trenggono menjelaskan bahwa KKP saat ini sedang fokus pada beberapa aspek penting untuk memperkuat pengelolaan karbon biru. Salah satunya adalah penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam pengelolaan karbon biru.
Selain itu, KKP juga sedang memperkuat data dan informasi terkait ekosistem karbon biru. Ini mencakup pendataan luasan mangrove dan lamun, penentuan baseline emisi, serta perhitungan potensi serapan karbon yang akurat. Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif.
Proyek Rintisan dan Program Pengurangan Emisi
Untuk mengoptimalkan potensi karbon biru, KKP juga menyiapkan proyek rintisan restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi di sektor perikanan. Proyek ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem laut yang telah rusak dan meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap karbon.
Program pengurangan emisi juga dilakukan agar aktivitas perikanan tidak semakin memperparah dampak perubahan iklim. Dengan demikian, sektor perikanan dapat berkontribusi positif terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.
Faktor-Faktor Penting dalam Pengelolaan Karbon Biru
Menurut Trenggono, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalisasi potensi karbon biru. Pertama, integrasi antara kepastian teritorial dan pemanfaatan ruang laut. Setiap aksi mitigasi karbon harus memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, karena hal ini menjadi prasyarat utama legalitas lokasi proyek.
Kedua, sistem registrasi unit karbon yang jelas dan transparan. Hal ini akan membantu dalam pengawasan mekanisme perdagangan karbon biru.
Ketiga, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek karbon biru. Dengan pengawasan yang baik, proyek dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata terhadap penyerapan karbon.
Dengan langkah-langkah tersebut, KKP berharap dapat memperkuat peran sektor kelautan dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem laut yang vital bagi kehidupan masyarakat pesisir dan laut.