Pertemuan Bersejarah Dua Generasi Perempuan Politisi di Bandung
Di bawah langit yang diselimuti hujan lembut, sebuah pertemuan antara dua generasi perempuan politisi Jawa Barat menjadi momen bersejarah. Di Jalan Cipaganti, Bandung, Aanya Rina Casmayanti, anggota Komite I DPD RI, mengunjungi kediaman Popong Otje Djundjunan, tokoh senior yang dikenal luas dalam dunia politik.
Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan silaturahmi biasa, melainkan momen penuh makna yang memperkuat nilai-nilai perjuangan dan kebijaksanaan. Ceu Popong, sapaan akrabnya, menerima Teh Aanya dengan senyum tulus dan rasa hormat yang tinggi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Di ruang tamu yang penuh jejak perjalanan intelektualnya, dialog mendalam antara dua generasi pun terjalin. Dengan gaya bicaranya yang khas dan penuh ketajaman, Ceu Popong membuka wawasan tentang tantangan sistem politik Indonesia. Ia menyoroti ketimpangan struktur ketatanegaraan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Di Indonesia lain dari yang lain. DPD kalau di negara lain adalah Senator. Senator di negara lain jauh lebih berkuasa,” ujarnya, menunjukkan ketidakseimbangan kewenangan antara DPD dan DPR. Menurutnya, proses legislasi sering kali menempatkan DPD dalam posisi lemah, sehingga banyak Rancangan Undang-Undang yang diinisiasi DPD akhirnya terhenti tanpa hasil konkret.
Ceu Popong menekankan pentingnya memperkuat kewenangan lembaga DPD agar tidak hanya menjadi simbol. “Kesannya puraga tamba kadenda, cuma syarat saja,” ujarnya dengan nada kritik yang tajam namun konstruktif. Ia bahkan pernah ingin maju sebagai anggota DPD, tetapi memilih mundur setelah menyadari terbatasnya ruang gerak lembaga tersebut.
Dalam sesi dialog itu, Ceu Popong tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga membukakan pintu pada khazanah literasinya. Ia memberi izin untuk meminjam bukunya, seperti “Menjalani Fungsi Representasi Secara Adaptif Melintas Perubahan Zaman” serta kumpulan tulisan reflektif miliknya yang telah dibukukan.
Ceu Popong juga berbagi kisah unik saat kehilangan palu sidang dalam rapat paripurna DPR untuk menetapkan pimpinan periode 2014–2019. Cerita sederhana itu bahkan sampai terdengar oleh anaknya yang kala itu menjabat Wakil Dubes di Thailand. Kisah tersebut menjadi gambaran betapa cepatnya perkembangan teknologi turut memengaruhi ruang komunikasi politik masa kini.
Di penghujung pertemuan, Ceu Popong menyampaikan pesan mendalam yang mengandung filosofi perjuangan. “Keterbatasan wewenang jangan jadi alasan mengatakan tidak mampu jika ada masyarakat yang minta aspirasinya diperjuangkan,” ucapnya, menegaskan tanggung jawab moral yang seharusnya diemban setiap wakil rakyat.
Teh Aanya tampak terharu mendengar wejangan itu. “Beliau adalah guru saya, orang tua saya dan idola saya. Beliau tak pernah pelit ilmu,” katanya penuh penghormatan, menggambarkan kedekatan personal sekaligus rasa hormatnya terhadap sosok panutan yang telah membuka jalan bagi banyak perempuan di dunia politik.
Pertemuan dua generasi politisi perempuan ini menjadi simbol regenerasi yang sesungguhnya, bukan sekadar pergantian tongkat estafet, melainkan proses pewarisan nilai, gagasan, dan semangat membangun bangsa. Ceu Popong berulang kali menekankan pentingnya konsistensi, kemampuan menulis, serta literasi politik yang kuat sebagai modal untuk memperkuat tatanan demokrasi yang sehat.
Di antara percakapan dan tawa ringan mereka, terselip tekad untuk terus menjaga bara semangat demokrasi agar tetap menyala, bahkan di tengah derasnya perubahan zaman. Dengan suasana Bandung yang diselimuti gerimis sore, dua sosok perempuan tangguh itu seolah merajut kembali benang-benang perjuangan yang menyatukan masa lalu dan masa depan politik Indonesia.
