aiotrade, JAKARTA – PP KAMMI menggelar diskusi kritis dalam rangka menyambut satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
Dalam acara tersebut, PP KAMMI memberikan apresiasi terhadap kerja keras pemerintah yang mulai menunjukkan dampak positif kepada masyarakat. Salah satu buktinya adalah pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi di sektor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya yang mencapai Rp13,255 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset negara serta memerangi praktik korupsi di sektor strategis.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Capaian-capaian tersebut dinilai memiliki potensi untuk mendorong perbaikan fiskal negara dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Ia mengatakan:
“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan itikad baik dari negara ke arah yang lebih baik. Namun hal ini harus terus ditingkatkan dan dievaluasi agar menjadi lebih baik,” ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (21/10).
Selain itu, PP KAMMI juga menyoroti beberapa isu penting, antara lain evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyimpangan alokasi anggaran pendidikan, serta penilaian kinerja sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.
Menyoal program MBG, PP KAMMI melihat bahwa program ini telah membuka lapangan pekerjaan sebesar 290 ribu orang hingga Agustus 2025 dan melibatkan satu juta UMKM di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, tidak ada program yang sempurna. Oleh karena itu, PP KAMMI menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, mengingat meningkatnya kasus keracunan massal di berbagai daerah.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak September hingga 19 Oktober 2025, tercatat 13.168 anak mengalami keracunan akibat makanan MBG.
“MBG bisa menjadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, wajib dilakukan evaluasi terhadap teknis pelaksanaannya,” kata Jundi.
Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama MBG sesuai janji kampanye Presiden adalah memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tertinggi, yang dapat mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arsandi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap menteri yang berkinerja buruk dalam satu tahun pertama pemerintahan. Berbagai lembaga riset telah merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih.
“Hasil survei tersebut dapat menjadi acuan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kementerian yang tidak menunjukkan kinerja optimal,” ujar Arsandi.
