Peluang PPPK Paruh Waktu untuk Diangkat Menjadi PPPK Penuh Waktu
Pemerintah melalui KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 memberikan peluang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKP) Paruh Waktu untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Pengangkatan ini dilakukan setelah melalui evaluasi kinerja yang dinilai secara berkala.
Dalam aturan tersebut, kinerja PPPK Paruh Waktu akan dievaluasi setiap tiga bulan dan setiap tahun. Hasil penilaian ini menjadi dasar untuk memperpanjang kontrak atau mengangkat yang bersangkutan menjadi PPPK penuh waktu.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Beberapa daerah sudah memberi sinyal bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke status penuh waktu akan dilakukan secara bertahap. Namun, hingga saat ini belum ada aturan teknis yang mengatur secara rinci mekanisme dan kriteria pengangkatannya.
Di kalangan honorer calon PPPK, muncul berbagai pendapat terkait siapa yang sebaiknya diprioritaskan lebih dulu. Ada yang mengusulkan prioritas berdasarkan usia paling tua, ada pula yang menilai masa pengabdian terlama sebagai honorer perlu diutamakan. Selain itu, ada juga yang mengusulkan pengangkatan berdasarkan peringkat nilai hasil tes PPPK.
Terkait hal tersebut, Kepala BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono, menjelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu yang sudah menerima SK dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Menurut Taufik, jika pemerintah membuka formasi PPPK penuh waktu, maka pengangkatan bisa dilakukan dengan melihat hasil nilai tes PPPK yang sudah dilaksanakan. Sebagai contoh, jika pada tahun 2026 tersedia 200 formasi PPPK penuh waktu di satu instansi, maka 200 PPPK Paruh Waktu dengan nilai tertinggi dapat langsung diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“Hasil tes yang sudah ada menjadi acuan pengangkatan. Ini menjadi kelebihan PPPK Paruh Waktu,” ujar Taufik di Mataram, 16 Desember 2025.
Ia juga mengimbau PPPK Paruh Waktu agar tidak berkecil hati dengan status yang disandang saat ini. Menurutnya, PPPK Paruh Waktu merupakan tahapan awal sebelum diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.
“Walaupun statusnya paruh waktu, tugas dan gaji tetap berjalan. Ditambah lagi sudah memiliki NIP dan peluang besar untuk menjadi PPPK penuh waktu ke depan,” katanya.
Di Kota Mataram, sebanyak 3.067 calon PPPK Paruh Waktu dijadwalkan menerima SK pengangkatan pada Senin, 22 Desember 2025. SK tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2025, sementara Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) mulai berlaku 1 Januari 2026. Masa berlaku SK adalah satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Taufik menegaskan, kinerja PPPK Paruh Waktu akan terus dipantau setiap tahun sebagai dasar perpanjangan kontrak. Untuk gaji, PPPK Paruh Waktu masih menerima upah yang sama seperti saat menjadi honorer, yakni sebesar Rp1,5 juta per bulan, yang telah dianggarkan untuk tahun 2026.
Proses Evaluasi dan Persyaratan PPPK Paruh Waktu
Proses evaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu dilakukan secara berkala, yaitu setiap tiga bulan dan setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan dedikasi pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hasil evaluasi ini menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan apakah PPPK Paruh Waktu akan diperpanjang kontraknya atau diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi kinerja antara lain:
- Kemampuan teknis dan profesional – Kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang dipegang.
- Kedisiplinan dan tanggung jawab – Tingkat kehadiran dan keseriusan dalam menjalankan tugas.
- Kepuasan rekan kerja dan atasan – Penilaian dari lingkungan kerja terkait kinerja dan sikap pegawai.
- Kontribusi dalam proyek atau program kerja – Partisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung tujuan organisasi.
Selain itu, para PPPK Paruh Waktu yang telah menerima Surat Keputusan (SK) dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) memiliki peluang lebih besar untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Hal ini karena mereka telah memenuhi syarat administratif dan memiliki data yang jelas dalam sistem pemerintahan.
Kebijakan Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
Pengangkatan PPPK Penuh Waktu dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi dan jumlah formasi yang tersedia. Jika suatu instansi membuka formasi PPPK Penuh Waktu, maka pengangkatan dapat dilakukan dengan melihat hasil nilai tes PPPK yang telah dilaksanakan. Contohnya, jika pada tahun 2026 tersedia 200 formasi PPPK Penuh Waktu di satu instansi, maka 200 PPPK Paruh Waktu dengan nilai tertinggi dapat langsung diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang adil dan transparan bagi semua pegawai. Dengan demikian, seluruh PPPK Paruh Waktu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan status dan kualitas pekerjaan mereka.
Peran dan Tanggung Jawab PPPK Paruh Waktu
Meskipun statusnya masih paruh waktu, PPPK Paruh Waktu tetap memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan PPPK Penuh Waktu. Mereka diberi hak untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya dan mendapatkan gaji yang layak. Gaji yang diterima oleh PPPK Paruh Waktu saat ini masih sama seperti saat menjadi honorer, yaitu sebesar Rp1,5 juta per bulan.
Selain itu, PPPK Paruh Waktu juga memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu di masa depan. Hal ini memberikan motivasi dan semangat bagi mereka untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam bekerja.
Tanggal Penting dalam Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Di Kota Mataram, sebanyak 3.067 calon PPPK Paruh Waktu dijadwalkan menerima SK pengangkatan pada Senin, 22 Desember 2025. SK tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2025, sementara Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) mulai berlaku 1 Januari 2026. Masa berlaku SK adalah satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Sebagai informasi tambahan, PPPK Paruh Waktu akan terus dipantau kinerjanya setiap tahun sebagai dasar perpanjangan kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus memastikan bahwa semua pegawai memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.
