Presiden Prabowo Akan Berikan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 November 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa ada sepuluh nama yang akan mendapatkan gelar tersebut, termasuk Soeharto.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Kurang lebih sepuluh nama (mendapatkan gelar Pahlawan Nasional," kata Prasetyo usai mengikuti rapat terbatas di Kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Minggu, 9 November 2025. "(Soeharto masuk?) Iya, masuk. Masuk," lanjut dia.
Menurut Prasetyo, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh nama itu bertujuan untuk menghormati para pemimpin masa lalu. Mereka dinilai memiliki jasa besar terhadap bangsa dan negara. "Bagaimana kami menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," ujar dia.
Dalam rapat terbatas kemarin, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melaporkan kepada Prabowo tentang finalisasi pemberian gelar pahlawan nasional. Prabowo, menurut Prasetyo, menerima masukan dari berbagai pihak terkait pemberian gelar pahlawan nasional.
Prabowo juga menugaskan beberapa orang untuk berkomunikasi dengan para tokoh guna mendengarkan masukan mereka. Semua aspirasi tersebut menjadi pertimbangan bagi Prabowo dalam pengambilan keputusan. "Diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan," ujar Prasetyo.
Penolakan dari Berbagai Kalangan
Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ditolak oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Sejumlah kelompok masyarakat sipil telah melakukan demonstrasi untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau Gemas menggeruduk kantor Kementerian Kebudayaan di Jakarta pada Kamis, 6 November 2025. Mereka menilai pemberian gelar tersebut akan mencederai status kepahlawanan di Indonesia.
Perwakilan Gemas, Axel Primayoga, menyebut Soeharto berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dia mengatakan rekam jejaknya membuat Soeharto tidak layak mendapat gelar pahlawan nasional.
Axel juga menyinggung rekam jejak kepemimpinan Soeharto sebagai presiden yang represif. Menurut dia, rezim Orde Baru selama kekuasaan Soeharto telah menindas rakyat dan membungkam kritik masyarakat.
Banyak pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) terjadi di era kepemimpinan Soeharto. "Dari tahun 1965 hingga Mei 1998 dan juga residu-residunya, ribuan nyawa melayang tanpa keadilan," ucap Axel.
Tanggapan dari Tokoh Lain
Tidak hanya masyarakat sipil, penolakan atas usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto juga disampaikan oleh Franz Magnis-Suseno. Dia merupakan Imam Katolik sekaligus pengajar ilmu filsafat.
Romo Magnis mengatakan keterlibatan Soeharto dalam dugaan korupsi di era Orde Baru membuatnya tidak layak menjadi pahlawan nasional. "Soeharto melakukan korupsi besar-besaran. Dia memperkaya keluarga, orang lain, orang dekatnya, memperkaya diri sendiri. Itu bukan pahlawan nasional," kata Romo Magnis dalam diskusi Menolak Gelar Pahlawan Soeharto di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Selain itu, dia mengatakan Soeharto bertanggung jawab dalam peristiwa genosida 1965-1966 yang memakan korban hingga jutaan jiwa. Dia berujar bahwa pahlawan nasional idealnya tidak melakukan pelanggaran etika apalagi kejahatan.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam tulisan ini.
