Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelaskan alasan mengapa Kepala Polisi RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dilibatkan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Keterlibatan Kapolri dalam komisi ini dimaksudkan agar proses pembahasan dan kajian terhadap institusi kepolisian dapat dilakukan dengan dukungan langsung dari unsur yang masih aktif di lingkungan Polri.
"Dengan adanya Kapolri yang aktif, saudara-saudara memiliki akses untuk diskusi, untuk meninjau, serta melihat bagian mana dari kepolisian," ujar Prabowo saat memberi arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/11/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Selain Jenderal Listyo, tiga tokoh yang pernah menjabat sebagai Kapolri juga dilibatkan agar dapat memberikan pandangan dan masukan. Komisi tersebut terdiri dari sejumlah tokoh lintas latar belakang, mulai dari mantan pejabat tinggi negara hingga pimpinan lembaga hukum. Presiden menilai mereka sebagai putra-putra terbaik bangsa yang diminta kembali untuk mengabdi melalui tugas negara tersebut.
Melalui Komisi ini, Prabowo berharap adanya kajian menyeluruh terhadap institusi Polri, termasuk dalam hal-hal yang perlu diperbaiki. Ia juga meminta Komisi untuk memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulan. Laporan tersebut berisi hasil kajian dan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan. "Saya minta mungkin tiap tiga bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan," kata Prabowo.
Ia pun memberikan keleluasaan kepada sembilan anggota untuk bertindak. "Jadi sekali lagi saudara-saudara, Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan," ujar Prabowo.
Adapun 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang mengikuti rapat perdana dengan Prabowo setelah dilantik adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie selaku ketua, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri.
Selanjutnya, Mendagri sekaligus Kapolri periode 2016-2019, Jenderal (Purn) M Tito Karnavian, Kapolri periode 2019-2021, Jenderal (Purn) Idham Aziz, dan Kapolri periode 2015-2016, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti. Berikutnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menkum Supratman Andi Agtas, serta Menko Polhukam pada 2019-2024 sekaligus Ketua MK periode 2008-2013, Mahfud MD.
Meski masa kerja Komisi tidak dibatasi, Prabowo tetap meminta kepada mereka dapat melaporkan hasil kerja yang telah dilakukan secara berkala. Sekaligus, anggota Komisi juga wajib memberikan rekomendasi terkait keputusan akhir. "Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila mana diperlukan. Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan," ucap Prabowo.
Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Prof Jimly Asshiddiqie, mengumumkan bahwa rapat perdana Komite dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin (10/11/2025) siang WIB. Dalam rapat itu, Jimly menjelaskan seluruh anggota Komite, yang berjumlah 10 orang, akan berembuk untuk menyusun rencana kerja dalam jangka pendek.
Termasuk, mendengar langsung dari internal Polri mengenai langkah-langkah perbaikan dan reformasi yang telah mereka jalankan. "Insya Allah hari Senin, jam 1 (siang), kami akan mengadakan rapat pertama di Kantor Polri, Kantor Kapolri. Nah, Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tetapi Bapak Presiden (Prabowo) tidak memberi batasan waktu," kata Jimly di Istana Merdeka, Jumat malam WIB.
