Komitmen Pemerintah Mewujudkan Swasembada Energi Nasional
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) serta berpotensi menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahun dari anggaran subsidi. Dalam arahannya kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025), dia menyampaikan bahwa impor BBM Indonesia saat ini mencapai Rp 520 triliun per tahun. Jika ketergantungan impor dapat dikurangi setengahnya, negara berpotensi menghemat Rp 250 triliun.
"Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun," ujar Presiden.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mulai mengambil langkah konkret dengan menargetkan tidak lagi melakukan impor solar pada 2026. Selanjutnya, pemerintah juga menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bensin. Menurut Presiden, hal tersebut sangat memungkinkan untuk diwujudkan mengingat Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) di berbagai daerah, termasuk Papua.
Pengembangan EBT sebagai Kunci Utama
Pengembangan EBT disebut menjadi kunci utama, terutama pada tenaga surya dan tenaga air. "Nanti, daerah-daerah yang sulit, kita harus menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah, dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil, juga tenaga hidro. Ada hidro-hidro yang mini, yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil," katanya.
Selain EBT, Presiden juga mendorong pemanfaatan energi berbasis bioenergi melalui pengembangan kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku biodiesel dan bioetanol. Menurutnya, langkah ini dapat mengurangi kebutuhan impor BBM sekaligus memperkuat kemandirian energi daerah.
"Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol," imbuhnya.
Percepatan Pembangunan di Papua
Prabowo juga meminta pembangunan Papua di seluruh bidang dipercepat. "Khusus untuk Papua kita harus mempercepat pembangunan di Papua di semua bidang," kata dia. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan percepatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh dengan menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama.
Menurut Presiden, kemampuan suatu bangsa untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya menjadi dasar keberlangsungan kehidupan, peradaban, dan ketahanan negara. Oleh karena itu, swasembada pangan dipandang sebagai dasar transformasi bangsa, termasuk di Papua.
Ia menjelaskan upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan secara nasional, tetapi juga perlu dicapai hingga tingkat provinsi, bahkan kabupaten. "Untuk kita aman pangan kita harus swasembada pangan kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri dan ini tidak hanya pangan secara nasional kita harus swasembada pangan secara provinsi bahkan bila perlu secara kabupaten," kata dia.
Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) mengoperasionalkan alat berat saat meninjau lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Ahad (3/11/2024). - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Program Prioritas untuk Pembangunan Papua
Ia menyampaikan bahwa pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dimaksudkan untuk membantu para gubernur dan bupati mempercepat realisasi pembangunan sehingga anggaran yang dialokasikan dapat segera diwujudkan untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Papua dilaksanakan sejalan dengan daerah lain.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di Papua dan akan dituntaskan hingga menjangkau wilayah terpencil. Selain itu, sekolah rakyat ditargetkan dapat dinikmati hingga tingkat kabupaten. Program lain yang menjadi perhatian meliputi pembangunan kampung nelayan di wilayah pesisir, pengembangan fasilitas umum, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan kawasan food estate.
Ia juga menekankan penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua guna meningkatkan aksesibilitas ke seluruh wilayah Papua, membuka daerah terisolasi, serta menurunkan biaya logistik. "Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik membuka daerah-daerah yang terisolasi juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi," ucap dia.
