Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa para petani akan mendapatkan kebijakan penghapusan atau relaksasi utang dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena bencana yang terjadi masuk kategori keadaan memaksa (force majeure). Pernyataan ini disampaikan Presiden saat melakukan peninjauan langsung pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, Bireuen, Aceh, sebagai salah satu titik krusial yang menjadi penghubung akses menuju Bener Meriah dan Takengon, pada hari Minggu (7/12).
"Petani tidak perlu khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure," tegas Presiden Prabowo melalui keterangan resmi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Di hadapan warga setempat, Prabowo menjelaskan bahwa petani tidak perlu merasa cemas atas kerusakan yang dialami sawah maupun irigasi. Ia menegaskan pemerintah akan mengganti sawah yang rusak dengan rehabilitasi.
"Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga. Sementara belum sepenuhnya (diperbaiki), pangan akan kita kirimkan, cadangan kita cukup banyak," ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai instansi yang bekerja bahu-membahu mempercepat pemulihan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para pekerja lokal. Ia mengapresiasi semua pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.
"Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja," ucap dia.
Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan akses logistik, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur. Ia menyebut KSAD memiliki banyak pasukan zeni atau pasukan konstruksi/pembangunan.
"KSAD kerahkan semua ya, saya tunjuk KSAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda. Jadi bisa segera membantu," ujar Prabowo lagi.
Di akhir kunjungan, Prabowo kembali menjelaskan bahwa tugas pemerintah adalah menghadapi kesulitan rakyat, terlebih pada masa-masa awal masa jabatan para pemimpin daerah dan nasional. Dengan jaminan rehabilitasi sawah, penguatan logistik pangan, serta pengerahan penuh unsur pemerintah dan TNI–Polri, Prabowo memastikan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani di Aceh, menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
"Ini musibah, tantangan. Kita pemimpin baru satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan," tutur Presiden Prabowo.
Langkah-Langkah Pemulihan yang Dilakukan Pemerintah
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah penting untuk memastikan pemulihan ekonomi dan infrastruktur di wilayah yang terkena dampak bencana. Berikut beberapa di antaranya:
-
Pembebasan atau Relaksasi Utang KUR
Petani akan diberikan kebijakan penghapusan atau relaksasi utang dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena bencana yang terjadi dianggap sebagai keadaan memaksa (force majeure). -
Rehabilitasi Sawah dan Irigasi
Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki sawah yang rusak dan memastikan ketersediaan pangan selama proses perbaikan. -
Pemanggilan Pasukan Zeni
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ditunjuk sebagai komandan satgas percepatan perbaikan jembatan dan infrastruktur, dengan melibatkan pasukan zeni yang siap bekerja. -
Kerja Sama Antar Instansi
TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pekerja lokal bekerja sama untuk mempercepat proses pemulihan. -
Peningkatan Logistik Pangan
Cadangan pangan yang cukup disiapkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan.
Peran Pemerintah dalam Masa Tanggap Darurat
Pemerintah berkomitmen untuk menjadi mitra utama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh rakyat. Dalam masa jabatan para pemimpin daerah dan nasional, pemerintah berupaya keras untuk memberikan dukungan penuh, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Dengan berbagai langkah yang diambil, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan ekonomi dan infrastruktur akan menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dapat kembali pulih, khususnya bagi para petani di Aceh.
