Langkah Keras Prabowo untuk Pembenahan BUMN
Presiden Joko Widodo, atau lebih dikenal sebagai Jokowi, telah menetapkan target yang jelas dalam upaya pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam beberapa tahun ke depan, ia berharap seluruh proses reformasi di BUMN dapat selesai dalam waktu maksimal tiga tahun. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas manajemen sehingga BUMN mampu memberikan hasil yang signifikan dan menguntungkan.
Dalam sebuah ceramahnya saat Penutupan Musyawarah Nasional ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/9), Prabowo menyampaikan bahwa dirinya memberikan kesempatan kepada BUMN untuk melakukan pembersihan dalam waktu dua hingga tiga tahun. Ia menekankan pentingnya pengelolaan aset BUMN yang optimal agar bisa memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara.
Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak aset BUMN yang dikelola secara tidak efisien. Ia bahkan memberi contoh adanya direksi yang tetap menerima bonus meskipun BUMN yang dipimpinnya mengalami kerugian. Menurutnya, hal ini sangat tidak wajar dan harus segera diperbaiki.
“Brengsek benar itu. Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar yang itu,” ujarnya dengan nada keras. Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merugikan negara dan ingin menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.
Sebelumnya, Prabowo juga sudah melarang pemberian kompensasi tantiem kepada komisaris BUMN. Ia berargumen bahwa pemberian tantiem tersebut tidak masuk akal dan sering kali digunakan sebagai alasan untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya, ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali namun menerima tantiem sebesar Rp 40 miliar per tahun.
“Tantiem akal-akalan saja, sehingga kita tidak tahu apa itu tantiem. Masa ada komisaris, yang rapat sebulan sekali, tantiem Rp 40 miliar setahun,” kata Prabowo saat pidato nota keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Selain itu, Prabowo juga meminta agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia tidak menyiapkan tantiem jika tindakan tersebut merugikan negara. Ia menegaskan bahwa jika direksi dan komisaris BUMN tidak setuju dengan aturan baru ini, mereka harus segera mundur dari posisi mereka.
“Inilah serius, tidak masuk akal. Jadi direksi dan komisaris (yang) tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti! banyak anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo.
Langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo menunjukkan komitmennya terhadap reformasi BUMN. Ia ingin memastikan bahwa BUMN tidak hanya menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas aset negara, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan yang lebih baik, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran rakyat dan negara.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!