Presiden Prabowo Subianto mengkritik tindakan para kepala daerah yang tidak hadir dalam situasi darurat bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kehadiran para pemimpin daerah sangat penting untuk membantu masyarakat di tengah krisis yang sedang terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat memimpin rapat terbatas tentang penanganan dan pemulihan bencana. Rapat digelar di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12) malam. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan sindiran terhadap para bupati yang tidak hadir.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Apakah semua Bupati hadir? Terima kasih kepada Bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari saja, enggak apa-apa. Copot langsung,” ujar Prabowo, sebagaimana dilansir melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menyiapkan mekanisme penindakan bagi kepala daerah yang meninggalkan tanggung jawab di tengah krisis bencana. “Mendagri bisa ya di proses ini,” katanya.
Ia juga mengibaratkan tindakan para kepala daerah yang meninggalkan tanggung jawab sebagai desersi dalam istilah militer. “Kalau di tentara itu namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, enggak bisa itu. Saya enggak mau tanya dari partai mana,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Prabowo menilai para bupati sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak banjir. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik menuntut kewajiban untuk tetap berada di sekitar warga ketika situasi sulit terjadi.
“Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiato sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan inspektur khusus untuk memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran oleh Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Pemeriksaan dilakukan setelah Mirwan meninggalkan daerahnya dalam status darurat bencana.
Bima menyebutkan bahwa jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Mirwan dapat dijatuhi sanksi. Selain pergi dalam kondisi genting, Mirwan juga pergi tanpa izin dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri.
“Karena apapun itu, hari ini situasinya adalah tanggap darurat, memerlukan keberadaan fisik di lapangan,” kata Bima, saat ditemui di Indonesia Sports Summit 2025 di Jakarta, Sabtu (6/12).
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS merupakan salah satu dari tiga kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan menangani dampak bencana di Sumatra. Tak lama setelah pernyataannya, Mirwan pergi dengan alasan umrah ke Tanah Suci.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Aceh Selatan. Partai Gerindra mengambil langkah tersebut karena Mirwan melakukan umrah di tengah bencana yang melanda Aceh.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono dalam siaran pers pada Jumat (5/12).
