Presiden Joko Widodo melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Jumat (7/11). Mereka terdiri dari berbagai unsur eksekutif pemerintahan hingga pensiunan pejabat peradilan dan purnawirawan aparat penegak hukum.
Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme institusi tersebut. Anggota komisi ini berasal dari berbagai latar belakang keahlian hukum serta figur yang memiliki pengalaman praktis di dunia kepolisian.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Salah satu nama yang dilantik adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Sementara itu, jabatan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian dipegang oleh Jimly Asshiddiqie.
Berikut adalah daftar lengkap anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian:
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri
- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD
- Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie
- Kapolri 2019-2021 Idham Aziz
- Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Pelantikan diawali dengan penyanyian lagu kebangsaan dan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 122P Tahun 2025. Setelah itu, para anggota komisi membacakan sumpah sebagai bentuk komitmen mereka dalam menjalankan tugas.
Komisi ini diharapkan mampu memberikan arahan dan rekomendasi terkait langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan reformasi di lingkungan kepolisian. Dengan kombinasi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh para anggotanya, diharapkan proses reformasi akan berjalan lebih efektif dan transparan.
Selain itu, keberadaan komisi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin keadilan dan keterbukaan dalam sistem hukum serta penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya komisi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat meningkat, sekaligus memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Proses pelantikan ini juga menjadi momen penting dalam konteks perubahan nomenklatur lembaga pemerintahan. Beberapa perubahan nama lembaga telah disesuaikan agar lebih sesuai dengan struktur dan tugasnya saat ini. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga negara.
Dengan adanya Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan kepolisian yang lebih baik, serta memastikan bahwa kepolisian tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.
