Pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik Ketua dan Anggota dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Negara, Jumat 7 November 2025 sore. Acara ini menandai dimulainya proses reformasi yang diharapkan mampu membawa institusi kepolisian menjadi lebih profesional, akuntabel, dan transparan.
Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, disusul oleh jajaran anggota lainnya seperti Muhammad Mahfud MD, Idham Aziz, Ahmad Dofiri, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, dan Badrodin Haiti. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden No 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pelantikan dipimpin langsung oleh Prabowo dengan pengucapan sumpah janji dan diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik. Dalam sumpahnya, mereka berjanji untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti kepada bangsa dan negara. Mereka juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab.
Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam menerima aspirasi rakyat agar Polri menjadi institusi yang lebih professional, akuntabel, transparan, dan mengedepankan pelayanan publik. Selain itu, komisi ini juga bertujuan menyelaraskan prinsip sipil dan penghormatan HAM.
Acara pelantikan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti prosesi pengambilan sumpah jabatan yang khidmat. Suasana penuh semangat kebangsaan terasa ketika para pejabat mengulang janji setia mereka di hadapan Presiden Prabowo.
Usai pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan anggota komisi, yang menjadi tanda resmi dimulainya tugas mereka. Prosesi ini menandai langkah konkret pemerintah dalam mempercepat transformasi Polri, sebagaimana diharapkan oleh berbagai kalangan masyarakat.
Dalam arahan singkatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya komisi ini dalam mewujudkan supremasi hukum dan keadilan sosial. "Komisi ini harus bekerja secara masif untuk memastikan Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat," ujar Prabowo, yang disambut tepuk tangan meriah dari para tamu undangan.
Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan. Ia menjanjikan bahwa komisi akan segera menyusun roadmap reformasi yang komprehensif, mulai dari penguatan mekanisme pengawasan internal hingga peningkatan kesejahteraan personel Polri.
Muhammad Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menambahkan bahwa reformasi Polri harus berbasis pada nilai-nilai Pancasila. "Kami akan fokus pada peningkatan akuntabilitas agar Polri benar-benar menjadi pelindung masyarakat, bukan sebaliknya," tegasnya di sela-sela acara.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyoroti peran komisi dalam menyelaraskan Polri dengan standar internasional HAM. Ia berharap, melalui komisi ini, isu-isu seperti penanganan demonstrasi dapat ditangani dengan lebih humanis dan proporsional.
Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Polri, yang juga berasal dari Indramayu, menjadi salah satu sorotan. Sebagai putra daerah, ia menyatakan kebanggaannya mewakili aspirasi masyarakat Jawa Barat dalam mendorong perubahan positif di institusi kepolisian.
Pelantikan ini merupakan respons langsung terhadap aspirasi masyarakat yang digaungkan melalui demonstrasi akhir Agustus 2025. Pemerintah menilai pembentukan komisi ini sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap Polri di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang turut dilantik sebagai anggota, menyambut baik inisiatif ini. Ia mengungkapkan bahwa Polri telah membentuk Tim Transformasi Reformasi internal sebagai pendukung, guna mempercepat implementasi rekomendasi komisi di tingkat operasional.
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga. "Reformasi Polri tidak bisa dilakukan sendirian; butuh sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjangkau pelayanan publik yang lebih merata," katanya.
Badrodin Haiti dan Idham Aziz, dua mantan Kapolri lainnya, diharapkan membawa pengalaman lapangan dalam merumuskan strategi penguatan disiplin internal. Mereka berjanji untuk berbagi best practices dari masa jabatan mereka guna menghindari pelanggaran etika di masa depan.
Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, serta Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum, melengkapi komposisi dengan perspektif hukum prosedural. Mereka siap mendukung komisi dalam merevisi regulasi yang dianggap menghambat profesionalisme Polri.
Dengan susunan anggota yang beragam latar belakang, komisi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam waktu enam bulan ke depan. Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan hasilnya secara bertahap, mulai dari pelatihan personel hingga reformasi anggaran.
Acara penutupan pelantikan diakhiri dengan pengumandangan Indonesia Raya sekali lagi, diikuti sesi foto bersama dan ucapan selamat dari para tamu.
Langkah ini menjadi momentum baru bagi Polri untuk bangkit sebagai institusi modern yang dicintai rakyat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
