Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar sebagian dari uang pengganti kerugian negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 13 triliun dialokasikan untuk beasiswa di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana tersebut berasal dari penyerahan barang bukti sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung.
Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa mungkin sebagian dana sebesar Rp 13 triliun akan disumbangkan atau diserahkan ke Menteri Keuangan. Ia berharap sebagian dari jumlah tersebut bisa dialokasikan untuk LPDP sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Prabowo menjelaskan hal ini setelah memaparkan rencana program pendidikan nasional, termasuk pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan penambahan fakultas kedokteran. Menurutnya, dana beasiswa LPDP perlu diperkuat agar Indonesia dapat mencetak lebih banyak generasi unggul yang mampu bersaing secara global.
Dalam upaya mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan, Presiden juga memperkenalkan program sekolah garuda. Program ini bertujuan untuk membuka peluang bagi anak-anak berbakat dari seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya dari kalangan menengah ke atas.
Menurut Prabowo, banyak anak dari keluarga sederhana memiliki potensi luar biasa dan layak mendapatkan kesempatan belajar dengan beasiswa penuh. Ia menekankan bahwa jangan sampai kita menganggap bahwa hanya anak-anak dari keluarga menengah ke atas yang memiliki bakat. Banyak anak dari keluarga miskin juga memiliki kecerdasan tinggi yang patut diberi kesempatan.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar pencarian siswa-siswa berbakat dilakukan secara kolaboratif antarkementerian, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan. Ia meminta Menteri Dikdasmen dibantu oleh Menteri Dikti, Sains dan Teknologi, serta Menteri Sosial. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari Panglima TNI dan Kapolri yang memiliki jaringan luas hingga ke desa-desa. Bahkan, organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan juga diminta untuk berpartisipasi dalam proses pencarian calon siswa berbakat ini.
- Penyelenggaraan program ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
- Setiap instansi harus saling bekerja sama untuk mencari anak-anak berbakat.
- Pendekatan yang inklusif diperlukan agar tidak ada potensi yang terlewat.
- Partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi pendidikan sangat penting.
- Tujuannya adalah memastikan semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
