Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar sebagian dari dana pengganti kerugian negara yang berasal dari tindak pidana korupsi senilai Rp 13 triliun dialokasikan ke beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana ini merupakan hasil dari penyerahan barang bukti sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung.
Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dana sebesar Rp 13 triliun tersebut mungkin akan disumbangkan atau diserahkan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. "Mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya," ujarnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Usulan ini disampaikan setelah Presiden memaparkan berbagai program pendidikan nasional, termasuk pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan penambahan fakultas kedokteran. Menurut Presiden, dana beasiswa LPDP perlu diperkuat agar Indonesia dapat mencetak lebih banyak generasi unggul yang memiliki daya saing global.
Dalam rangka mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan, Kepala Negara juga meluncurkan program sekolah garuda. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak berbakat dari berbagai latar belakang, tidak hanya dari kalangan menengah ke atas.
Menurut Presiden, banyak anak dari keluarga sederhana yang memiliki kecerdasan luar biasa dan layak mendapat kesempatan belajar dengan beasiswa penuh. "Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” paparnya.
Untuk mewujudkan hal ini, Prabowo meminta agar pencarian siswa-siswa berbakat dilakukan secara kolaboratif antarkementerian, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan. "Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh Menteri Dikti, Sains dan Teknologi, dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu oleh yang punya yayasan, cari mereka ini," ujarnya.
Strategi Peningkatan Pendidikan Nasional
Beberapa strategi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah:
-
Pengembangan Sekolah Rakyat
Sekolah rakyat dirancang sebagai wadah pendidikan yang aksesibel bagi semua kalangan, terutama masyarakat yang kurang mampu. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan meraih pendidikan berkualitas tanpa terbatas oleh kondisi ekonomi. -
Sekolah Unggulan SMA Garuda
SMA Garuda menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah. Sekolah ini dirancang untuk menciptakan generasi muda yang unggul dalam berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, dan seni. Selain itu, SMA Garuda juga akan menjadi pusat pelatihan kepemimpinan dan inovasi. -
Perluasan Beasiswa dan Penambahan Fakultas Kedokteran
Beasiswa LPDP akan diperkuat untuk membantu mahasiswa berprestasi dari berbagai latar belakang. Selain itu, penambahan fakultas kedokteran akan memperluas akses pendidikan kesehatan dan meningkatkan jumlah tenaga medis di seluruh Indonesia.
Kolaborasi Antarinstansi
Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan program pendidikan nasional. Beberapa instansi yang diminta untuk berpartisipasi antara lain:
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)
Bertugas dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, serta pemantauan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. -
Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti)
Berperan dalam pengembangan pendidikan tinggi, peningkatan mutu riset, serta penguatan infrastruktur pendidikan. -
Kementerian Sosial
Memastikan adanya dukungan sosial bagi siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk bantuan biaya hidup dan akses layanan kesejahteraan sosial. -
TNI dan Polri
Membantu dalam pencarian siswa berbakat di daerah-daerah terpencil melalui jaringan yang telah ada di tingkat desa. -
Organisasi Masyarakat dan Yayasan Pendidikan
Memberikan kontribusi dalam bentuk program pendidikan tambahan, bimbingan belajar, dan pelatihan soft skill bagi siswa berbakat.
Dengan langkah-langkah ini, Presiden Prabowo berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, komprehensif, dan berorientasi pada masa depan.
