Komisi Percepatan Reformasi Polri Dibentuk, Jimly Asshiddiqie Pimpin
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah secara resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025). Komisi ini dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie. Tujuan utama dari pembentukan komisi ini adalah untuk mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian dengan cara yang taktis dan transparan.
Jimly dalam konferensi pers yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan menjelaskan bahwa Presiden tidak memberikan batasan waktu khusus bagi komisi untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, ia menyampaikan bahwa komisi diharapkan dapat memberikan laporan secara berkala kepada pemerintah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Minimal dalam tiga bulan sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai kebutuhan," ujarnya.
Jimly juga menyatakan bahwa Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat, terutama mengenai perbaikan sistem kepolisian. Selain itu, Prabowo juga ingin adanya evaluasi terhadap semua lembaga yang dibangun setelah proses reformasi.
Pendekatan Komprehensif dalam Penyusunan Rumusan
Menurut Jimly, laporan yang disusun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak hanya berupa rumusan kebijakan. "Kalau rumusan kami bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Pasti bagus-bagus. Tapi, cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh, itu penting," katanya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, komisi membutuhkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, seperti tokoh bangsa, aktivis, hingga youtuber. Masukan ini menjadi bagian penting dari proses transparansi dan partisipasi publik.
"Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti enggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin mendengarkan di YouTube. Insyaallah kita akan terbuka," jelasnya.
Susunan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 10 anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang:
- Ketua merangkap anggota:
-
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
-
Anggota:
- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Dr. Otto Hasibuan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri.
- Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum.
- Prof. Dr. Mahfud MD – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024.
- Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo – Kapolri.
- Jenderal (Purn.) Idham Aziz – Kapolri periode 2019–2021.
- Jenderal (Purn.) Badrodin Haiti – Kapolri periode 2015–2016.
