aiotrade.CO.ID - JAKARTA.
Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komisi Reformasi Polri yang bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap sistem kepolisian di Indonesia. Dalam pernyataannya, ia tidak memberikan batasan waktu kerja bagi komisi tersebut, tetapi menekankan pentingnya laporan berkala setiap tiga bulan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden saat memberikan arahan kepada anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/11/2025). Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari komisi ini adalah untuk mengkaji, mempelajari, dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
- "Saya tidak batasi masa kerja komisi ini. Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, saudara-saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan," ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa. Ia menilai bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa tercapai tanpa adanya sistem hukum yang kuat dan berlandaskan prinsip keadilan.
- "Reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani," katanya.
Ia juga menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji institusi lain selain Polri guna menciptakan sistem yang lebih baik. Di antaranya adalah lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman Indonesia yang telah ada sebelumnya.
- "Kita punya banyak lembaga, ada Ombudsman. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga pengawasan dan sebagainya," jelas dia.
Menurut Prabowo, masyarakat membutuhkan kajian yang objektif dan tajam agar dapat memastikan bahwa lembaga kepolisian dapat bekerja secara efektif dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah resmi membentuk Komisi Reformasi Polri sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- "Saya selalu katakan, apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law, dan there must be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan," tegasnya.
Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh institusi kepolisian. Diharapkan, komisi ini dapat menjadi wadah yang efektif dalam memberikan masukan serta solusi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja Polri.
