Reformasi Polri: Kunci Pembangunan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan bagian yang sangat krusial dan penting dalam proses pembangunan bangsa. Pernyataan ini disampaikan saat ia memberikan arahan kepada Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2025).
"Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa," ujar Presiden.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Di hadapan ketua dan anggota Komite, Prabowo mengajak untuk berani melakukan pembenahan tidak hanya di tubuh Polri, tetapi juga institusi lainnya. Ia menekankan bahwa komite ini harus terbuka untuk mengkaji berbagai institusi dan berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Prabowo menyebutkan bahwa rakyat saat ini menaruh harapan besar kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk bekerja sebaik mungkin dalam melakukan kajian dan merumuskan pembenahan yang diperlukan di tubuh Polri. Komisi ini diisi oleh orang-orang pilihan yang memiliki latar belakang beragam, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Kapolri, menteri koordinator, serta para pakar hukum.
"Artinya rakyat sekarang berharap dari kita, berharap dari kita untuk melahirkan, memberi yang terbaik," tambahnya.
Konflik Kepentingan dalam Tubuh Polri
Prabowo menyebut bahwa sebagai manusia, anggota Polri masih bisa terlibat dalam berbagai konflik kepentingan. "Mungkin sebagai manusia masih terlibat dalam pikiran, konflik kepentingan, konflik harta, konflik ekonomi, bahkan konflik agama, konflik politik, konflik ideologi," katanya.
Ia menekankan bahwa kehadiran negara adalah untuk menjamin dan melindungi warganya. Negara berdiri untuk membentuk struktur kepastian hukum. "Baik penegakan hukum pidana maupun perdata, yang semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar," ujarnya.
Menurut Prabowo, bagian terpenting dari kepastian hukum adalah penegakan hukum itu sendiri. "Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses," tambahnya.
Kepastian Hukum sebagai Kunci Keberhasilan Negara
Prabowo menegaskan bahwa berdasarkan sejarah, suatu negara tidak dapat mencapai titik atau kondisi tertinggi apabila tidak memiliki kepastian hukum. "Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara. Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi," ujarnya.
Kepastian hukum menjadi salah satu aspek utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan suatu negara. Dengan kepastian hukum yang kuat, masyarakat akan merasa aman dan percaya pada sistem yang berlaku.
Komite Reformasi Polri yang Terbentuk
Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk oleh Presiden sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang ingin adanya pembenahan pada tubuh Polri. Terutama setelah adanya kerusuhan pada akhir Agustus lalu.
Berikut daftar anggota Komite Reformasi Polri yang dilantik presiden:
Ketua:
- Jimly Asshiddiqie
Anggota:
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD
- Mantan Kapolri Idham Aziz
- Mantan Kapolri Badrodin Haiti
- Eks Wakapolri, kini Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri
Dengan komposisi anggota yang beragam dan berpengalaman, Komite Reformasi Polri diharapkan mampu memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi penguatan institusi kepolisian di Indonesia.
