Uang Hasil Tindak Pidana yang Dikembalikan ke Pemerintah Bisa Digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pandangan mengenai uang hasil tindak pidana sebesar Rp13,2 triliun yang dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. Menurutnya, uang tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, terutama para nelayan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa uang tersebut bisa lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk membangun kampung-kampung nelayan. Ia menghitung bahwa dengan anggaran sebesar Rp22 miliar per kampung nelayan, uang sebesar Rp13 triliun bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," ujarnya saat menyaksikan penyerahan uang sitaan di Kejaksaan Agung, Jakarta.
Perhatian Terhadap Nelayan dan Pembangunan Desa Nelayan
Menurut Prabowo, nelayan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas yang lebih modern.
Rencananya, hingga akhir tahun 2026, Presiden akan mendirikan 1.100 desa nelayan. Setiap desa tersebut akan dialokasikan dana sebesar Rp22 miliar.
"Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi, kalau dengan istri dan anak tiga, itu 5.000 per desa. Kalau dikali 1.000 (kampung) itu 5 juta, artinya 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak," kata Prabowo.
Penghargaan kepada Kejaksaan Agung dan Tantangan Berikutnya
Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah berhasil menyelamatkan uang negara. Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan.
Ia mencontohkan penghentian penyelundupan timah dan turunannya di Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Praktik pencurian ini bisa dihentikan dengan bantuan TNI dan lembaga lain.
"Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan Rp40 triliun setahun. Dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun," ujar Prabowo.
Harga Diri dan Kepentingan Rakyat
Prabowo juga menegaskan bahwa harta yang didapatkan dengan cara mengorbankan rakyat adalah harta yang haram. Ia menilai rezeki yang tidak baik akan berujung pada ketidakbaikan bagi siapa pun dan keluarganya.
"Saya sudah melihat terlalu banyak ya pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita," kata Presiden.
Pesan untuk Para Pengusaha dan Aparat Penegak Hukum
Prabowo juga berpesan kepada para pengusaha agar tidak serakah. Ia menilai bahwa menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia adalah hal yang salah.
"Ya, saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis. Masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita," ujarnya.
Selain itu, Prabowo mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi. Menurut dia, Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya harus melakukan koreksi diri.
"Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktik-praktik yang mungkin tidak benar atau kurang benar ya. Jangan mencari-cari perkara apalagi terhadap orang kecil," kata Prabowo.
