Prabowo: Rumah Rakyat Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sektor Perumahan sebagai Motor Ekonomi Nasional

Sektor perumahan bukan hanya tentang tempat tinggal bagi rakyat, tetapi juga menjadi motor penggerak utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pesan ini disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat hadir dalam acara penyerahan 26.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bogor, Senin (29/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk mengatasi defisit kepemilikan rumah atau backlog dengan target yang sangat ambisius, yaitu 3 juta unit rumah.

Menurut Prabowo, sektor perumahan memiliki posisi strategis sebagai penopang utama ekonomi. Ia menyatakan bahwa perumahan bisa menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. “Kita memberikan target yang sangat tinggi, yaitu 3 juta rumah,” ujarnya.

Kepemimpinan dan Kehadiran Pelaku Usaha Baru

Selain itu, Prabowo menyampaikan kebanggaannya terhadap hadirnya pelaku-pelaku usaha baru di sektor perumahan. Salah satu contohnya adalah kisah Angga dan Wawan, dua pengusaha properti yang berhasil meraih kesuksesan melalui kerja keras dan kejujuran. Angga, yang sebelumnya bekerja sebagai office boy, kini mampu meraih keuntungan hingga Rp 120 miliar per tahun dari bisnis propertinya.

“Tidak ada tindakan korupsi atau penyelundupan. Ini adalah putra Indonesia yang layak kita banggakan. Saya jenderal, saya hormat kepada kau. Saya percaya di mana-mana ada Angga-Angga dan Wawan-Wawan lain,” kata Prabowo.

Momen paling inspiratif dalam acara tersebut adalah pengakuan Prabowo terhadap Angga dan Wawan. Ia tidak segan melayangkan hormat kepada kedua pengusaha tersebut, yang menjadi simbol optimisme bagi sektor properti. Mereka membuktikan bahwa kejujuran, kerja keras, serta dukungan kebijakan yang tepat dapat melahirkan pengusaha baru dan memperkuat keyakinan bahwa sektor perumahan adalah mesin pendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Insentif dan Kebijakan Pendukung

Dengan target 3 juta rumah, pemerintah berupaya menciptakan permintaan domestik yang masif, yang akan otomatis menggerakkan puluhan industri turunan seperti semen, baja, kayu, hingga jasa transportasi dan tenaga kerja. Target ini didukung penuh oleh kebijakan yang diinisiasi oleh Presiden, salah satunya adalah peningkatan kuota FLPP menjadi 350.000 unit, yang merupakan angka terbesar dalam sejarah Indonesia.

Selain itu, suku bunga FLPP dijaga tetap pada 5 persen agar tetap terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemberlakuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan perizinan juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan rumah-rumah rakyat.

Hingga 28 September 2025, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, melaporkan bahwa realisasi KPR Subsidi telah mencapai 183.058 unit atau 52,3 persen dari target. Dana APBN yang terserap mencapai Rp 22,72 triliun, melibatkan 7.382 pengembang. Data ini membuktikan bahwa target ambisius ini sudah berjalan di lapangan dan menciptakan perputaran ekonomi yang luas di 33 provinsi.

Negara Hadir untuk Tulang Punggung Bangsa

Lebih dari sekadar angka statistik, penyerahan 26.000 unit rumah subsidi ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi MBR. Ara menyebut para penerima rumah ini sebagai "wajah-wajah pejuang kehidupan sehari-hari", termasuk tukang becak, asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, tuna netra, satpam, hingga pekerja imigran.

Mereka adalah kelompok yang paling rentan, dan kini mendapat perlindungan dan harapan dari negara. Bahkan, komitmen sosial ini mencakup dukungan bagi keluarga yang menjadi korban demonstrasi. Sebagai bentuk kepedulian, lima unit rumah diserahkan bagi keluarga pekerja yang gugur beberapa waktu lalu, termasuk almarhum Affan, seorang driver ojek online di Jakarta.

Selain FLPP, pemerintah juga meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang fokus mengatasi 26,9 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kuota BSPS ditargetkan meningkat signifikan dari 45.000 unit tahun ini menjadi 400.000 unit pada tahun 2026.