Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki tata kelola pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut lembaga antirasuah ini, korupsi menjadi salah satu faktor utama yang mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut.
"Penyuapan, gratifikasi, pengkondisian pengadaan barang dan jasa, serta kerugian keuangan negara adalah modus-modus yang sering terungkap dari beberapa penanganan perkara oleh KPK di sektor ini," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 September 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
KPK berharap adanya imbauan dari Kepala Negara kepada BUMN untuk segera memperbaiki manajemen kinerja mereka. Perbaikan itu, kata Budi, dapat dilakukan melalui upaya pencegahan korupsi seperti menerapkan prinsip good corporate governance.
"KPK melalui tugas dan fungsi pencegahan, juga menyediakan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi para pelaku usaha, untuk menjadi salah satu pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas," ujar dia.
Sebelumnya, presiden Prabowo Subianto mengecam manajemen perusahaan BUMN yang memberikan bonus kepada dirinya sendiri meskipun kondisi perusahaan sedang merugi.
"Kadang-kadang nekat mereka. Diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato di Penutupan Musyawarah Nasional PKS keenam di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Kepala Negara pun sudah memerintahkan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danatara) untuk membersihkan manajemen BUMN yang belum bekerja dengan benar. Prabowo juga berencana memerintahkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi dan mengejar manajemen yang tidak benar. "Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu," kata Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan ini memberi kesempatan kepada perusahaan pelat merah untuk bersih-bersih dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Dia mengatakan berbisnis harusnya bisa menghasilkan 10 persen dari total aset. "Jadi dari US$ 1.000 miliar harusnya dapat US$ 100 miliar dolar tiap tahun," kata dia.
Namun, masih ada perusahaan yang hasilnya hanya 3 sampai 5 persen. Karena itu, Prabowo memberikan kesempatan kepada perusahaan BUMN sampai 3 tahun ke depan. "Kami target mereka ini dalam 3 tahun. Kami tunggu hasil mereka," ujar dia.
Tantangan dan Harapan untuk BUMN
Perbaikan tata kelola BUMN bukanlah hal mudah. Diperlukan komitmen kuat dari pihak manajemen dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait seperti KPK. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga integritas perusahaan.
Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
Peningkatan pengawasan internal melalui sistem audit yang lebih ketat.
Penerapan standar tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance.
* Pelibatan lembaga anti-korupsi dalam proses pemeriksaan dan pencegahan.
Selain itu, perlu adanya perubahan budaya kerja di dalam BUMN. Dari pengalaman masa lalu, banyak manajer BUMN cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka karena kurangnya pengawasan dan motivasi yang jelas.
Langkah Konkret yang Diambil
Presiden Prabowo telah mengambil beberapa langkah konkret untuk membenahi BUMN. Salah satunya adalah dengan memerintahkan BPI Danatara untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen BUMN yang tidak bekerja secara benar. Selain itu, ia juga berencana untuk melibatkan Kejaksaan Agung dan KPK dalam proses pengawasan.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada manajer BUMN yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kejadian seperti pemberian bonus yang tidak wajar dapat diminimalisir.
Target Jangka Panjang
Dalam waktu tiga tahun ke depan, Presiden Prabowo menargetkan agar BUMN mampu mencapai kinerja yang lebih baik. Ia menilai bahwa setiap perusahaan pelat merah seharusnya mampu menghasilkan minimal 10 persen dari total asetnya.
Namun, saat ini masih ada perusahaan yang hanya mampu menghasilkan 3 hingga 5 persen. Oleh karena itu, ia memberikan kesempatan kepada seluruh BUMN untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tiga tahun.
Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan BUMN dapat kembali menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional yang andal dan profesional.
