Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru saja dilantiknya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, yang saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri," ujar Prabowo.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menekankan bahwa Polri adalah institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Polri sebagai salah satu institusi negara adalah institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sebagai manusia masih terlibat dalam pikiran, konflik kepentingan, konflik harta, konflik ekonomi, bahkan konflik agama, konflik politik, konflik ideologi," kata dia.
Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian menyentuh topik kepastian hukum. Ia menekankan bahwa hukum harus dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan secara adil bagi seluruh masyarakat.
"Bagian terpenting dari the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang ber-rule of law itu bisa berjalan, bisa sukses," ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa keberhasilan suatu negara terletak pada adanya the rule of law atau kepastian hukum. Hal ini menjadi kunci keberhasilan sebuah negara.
"Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran dari sejarah," katanya.
Berikut daftar lengkap 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri:
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD.
- Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie.
- Kapolri periode 2019-2021 Idham Aziz.
- Kapolri periode 2015-2016 Badrodin Haiti.
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat Ahmad Dofiri.
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
