Menteri Keuangan Hadir Terlambat dalam Penyerahan Uang Sitaan
Pada Senin (20/10/2025) siang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terlihat hadir terlambat di Gedung Kejaksaan Agung RI. Acara tersebut berlangsung untuk penyerahan uang sitaan hasil korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13,2 triliun.
Presiden RI Prabowo Subianto telah tiba lebih dulu di lokasi acara. Ia tampak sedang berbincang dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Di tengah suasana itu, Purbaya akhirnya tiba sekitar pukul 10.58 WIB.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia mengenakan kemeja putih khas Kementerian Keuangan dan langsung melangkah ke arah Presiden. Purbaya memberi hormat kepada Prabowo dan menunjukkan sikap hormat yang baik. Saat itu, ia juga sempat tertawa setelah mendapat candaan dari Presiden karena datang terlambat.
Tampak juga hadir Jampidsus Febrie Adriansyah, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Dalam momen tersebut, Purbaya terlihat agak gelisah dan merogoh kantongnya. Dari sana, ia mengeluarkan plastik putih dan membuka bungkusan tersebut. Isinya adalah permen yang kemudian dimakan di hadapan Presiden dan pejabat lainnya.
Setelah mengumpulkan para anak buahnya, Presiden Prabowo mulai memberikan pengarahan singkat. Acara penyerahan uang sitaan pun dimulai dengan paparan dari Jaksa Agung. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang senilai Rp13.255.244.538.149,00 (Rp13,2 triliun) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Uang tersebut secara simbolis diserahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Hasil Korupsi Ekspor CPO
Uang sitaan yang diserahkan oleh Jaksa Agung merupakan hasil korupsi yang dilakukan oleh tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Uang tersebut disita sebagai hukuman pidana uang pengganti selama proses hukum di Pengadilan.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menjelaskan bahwa total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun. Namun, hanya sebesar Rp13,2 triliun yang berhasil disita dan diserahkan hari ini.
Sementara itu, Rp4,4 triliun sisanya masih dalam tahap penagihan kepada dua terdakwa korporasi, yaitu Musimas dan Permata Hijau Group. Jaksa Agung menyampaikan bahwa kedua perusahaan tersebut meminta penundaan pembayaran.
Syarat Penundaan Pembayaran
Selama proses penundaan pengembalian kerugian keuangan negara, Kejagung memberikan syarat kepada dua korporasi tersebut. Mereka harus menyerahkan sejumlah aset, seperti kebun kelapa sawit dan perusahaan mereka, sebagai jaminan hingga uang sebesar Rp4,4 triliun diserahkan.
"Karena situasinya mungkin (mempertimbangkan) perekonomian kami bisa menunda, tetapi dengan kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan kepada kami ya kebun kelapa sawit dan perusahaannya menjadi jaminan kami untuk Rp4,4 triliun-nya," jelas Jaksa Agung.
Apresiasi dari Presiden
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas penyerahan uang senilai Rp13,2 triliun tersebut. Menurutnya, uang tersebut dapat digunakan untuk merenovasi bangunan 8 ribu sekolah.
"13 Triliun ini bisa memperbaiki, merenovasi 8.000 sekolah lebih," kata Prabowo dalam sambutannya.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa uang sebesar Rp13 triliun dapat digunakan untuk membangun 600 desa nelayan. Setiap desa akan dialokasikan anggaran sebesar Rp22 miliar.
Keinginan Prabowo tidak tanpa alasan. Menurut dia, sepanjang 80 tahun Indonesia merdeka, belum ada perhatian khusus terhadap fasilitas desa nelayan.
"Sekarang kita memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026, kita akan direkam 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 M. Jadi 13 Triliun ini nanti bisa membangun 600 kampung nelayan," tambahnya.
