aiotrade, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni turut serta dalam Climate Summit di Belem, Brasil. Dalam kegiatan ini, ia mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Raja Antoni menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam memberikan 1,4 juta hektare hutan adat kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia, untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” ujar Raja Antoni dikutip aiotrade, Sabtu (8/11).
Dalam acara ini, Hashim Djojohadikusumo menjadi pembicara yang mewakili Presiden Prabowo Subianto. Selama rangkaian COP 30, Hashim didampingi oleh Menhut Raja Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol sebagai delegasi yang diutus oleh Prabowo.
Raja Antoni menjelaskan bahwa 1,4 juta hektare ini merupakan bukti keperdulian Prabowo terhadap lingkungan dan masyarakat. Ia menilai bahwa komitmen ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang selama ini termajinalkan.
“Bagian dari keperdulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termajinalkan,” tuturnya.
Sementara itu, Hashim dalam pidatonya pada acara tersebut mengumumkan secara resmi kepada dunia komitmen Prabowo dalam mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat. Ia menyebutkan bahwa hal ini akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan.
“Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” ujar Hashim.
Sebelumnya, Raja Antoni juga menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Hal ini disampaikan dalam United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (4/11).
Dia menegaskan bahwa langkah ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.
"Pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen," kata Raja Antoni.
