Penugasan Presiden Prabowo untuk Menyelesaikan IKN dalam 3 Tahun
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penugasan khusus kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu tiga tahun. Target ini ditetapkan agar IKN dapat secara resmi menjadi ibu kota negara pada tahun 2028.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Basuki Hadimuljono dalam acara Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI di IKN. Ia menjelaskan bahwa penugasan dari Presiden adalah menyelesaikan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif, seperti DPR, MPR, MK, dan MA, dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun. Dengan demikian, IKN akan siap menjadi pusat pemerintahan yang utuh.
Selain itu, infrastruktur eksekutif seperti istana presiden, istana wakil presiden, serta kantor-kantor kementerian sudah dalam proses pembangunan meski belum sepenuhnya selesai. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan telah tersedia sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
Pembangunan IKN: Fokus pada Kesiapan Pemerintahan
Dalam pidato terkait anggaran negara 2026, Presiden Prabowo Subianto tidak secara eksplisit menyebutkan alokasi dana khusus untuk IKN. Namun, ia menyampaikan bahwa belanja negara 2026 dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun, dengan pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Defisit APBN 2025 direncanakan sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Dalam agenda prioritas 2026, pemerintah memprioritaskan beberapa bidang penting, antara lain:
- Ketahanan pangan: Alokasi anggaran sebesar Rp 164,4 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan, serta subsidi pupuk dan dukungan untuk Bulog.
- Ketahanan energi: Anggaran sebesar Rp 402,4 triliun untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG, serta pengembangan energi baru terbarukan.
- Makan bergizi gratis (MBG): Dana sebesar Rp 335 triliun untuk mendukung 82,9 juta penerima.
- Pendidikan: Total anggaran Rp 757,8 triliun untuk program Indonesia Pintar, KIP kuliah, gaji guru, dan beasiswa LPDP.
- Kesehatan: Anggaran sebesar Rp 244 triliun, termasuk bantuan iuran asuransi untuk 96,8 juta jiwa.
- Desa, koperasi, dan UMKM: Pendanaan untuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan pinjaman bunga rendah.
- Pertahanan semesta: Modernisasi alutsista dan pengembangan industri strategis.
- Akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan: Program 3 juta rumah rakyat dan hilirisasi proyek strategis.
Meskipun anggaran IKN tidak disebut secara spesifik, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut. Ia menegaskan bahwa IKN akan dilanjutkan sesuai instruksi Presiden, dengan target penyelesaian perangkat pemerintahan dalam tiga tahun ke depan.
Lokasi dan Konsep IKN Nusantara
IKN Nusantara dibangun di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Luas wilayah mencapai sekitar 256.000 hektar, dipilih karena potensi alam yang melimpah, iklim yang lebih sejuk, serta posisi geografis yang strategis.
Konsep pembangunan IKN mengedepankan prinsip keberlanjutan dan inovasi. Proyek ini tidak hanya bertujuan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan, menggunakan teknologi tinggi, dan memiliki fasilitas modern yang mendukung kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, IKN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan wilayah sekitarnya. Proyek ini juga membuka peluang kerja baru serta meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia.
Namun, pembangunan IKN juga menghadapi tantangan besar, seperti perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya lokal masyarakat Dayak dan etnis lainnya. Pemerintah dan pemangku kepentingan terus berupaya mengintegrasikan pembangunan dengan pelestarian kearifan lokal dan lingkungan.
Peluncuran IKN Nusantara menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia modern—sebuah langkah maju menuju masa depan yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!